Skip to main content

ISIS di Basmi, PKI Unjuk Gigi



Inilah yang terjadi di negara Indonesia sekarang berdasarkan fakta di lapangan. Pemerintahan Jokowi tampak parsial dalam memerangi ancaman terhadap negara. Cuma ISIS yang di jadikan target di basmi. Padahal ancaman serius kepada negara bukan hanya ISIS, jika kita mau jujur.

Media mainstream pun semakin efhoria memberitakan tentang ISIS. Seperti ada sebuah penggiringan opini kesana untuk menutupi buruknya kinerja pemerintahan Jokowi saat ini.

Anehnya, gerakan Komunis di Indonesia kini mulai unjuk gigi dan nyali. Banyak di temukan gambar-gambar bendera Partai Komunis Indonesia (PKI) di sosial media tanpa adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian. Apakah PKI bukan musuh negara? Apakah Konstitusi membolehkan berkembangkan paham PKI di republik tercinta ini? Jawabannya pasti tidak. Lalu mengapa cuma orang yang memakai simbol 'ISIS' di tangkap, tapi yang gunakan simbol PKI tidak? Marilah kita berpikir bersama. Sudah berapa orang Indonesia yang mati ditebas gerangan ISIS?

Berdasar hasil pantauan, khususnya di sosial media ada banyak sekali netizen yang mengunggah bendera PKI dan berikut gambar-gambarnya.



Tentu saja kita masih ingat dengan Putri Indonesia 2015 yang juga memakai kaos lambang Komunis tapi bisa bebas tanpa di tangkap. Aneh bukan?

Terkesan pemerintah tidak paham sila ke 5 yang berbunyi : "Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Pemberantasan teroris mirip dengan pemberantasan korupsi yang tebang pilih. Karenanya, tak salah jika rakyat bertanya bahkan bisa menuding, bahwa negaralah yang berperan untuk memelihara para teroris di Indonesia untuk kepentingan tertentu. [jks]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...