Kini, tampaknya PPP Kubu Djan Faridz yang sejak awal berada bersama Koalisi Merah Putih (KMP) jadi oposisi malah dikabarkan merubah sikap politiknya. Keluar dari KMP dan berlabuh ke pemerintahan Jokowi seperti pilihan yang di ambil. Apa karena PPP tak tahan dengan banyaknya godaan? Pastinya. Karena menjadi oposisi memang tidaklah mudah. Dan, pemerintahan Jokowi sudah melakukan tawaran - tawaran politik kepada kubu KMP. Sampai saat ini, PKS dan Gerindra yang masih setia berada di luar pemerintahan. Sedang Golkar masih goyah yang tak tahu kapan akan selesai.
Kembali kepada sikap PPP Kubu Djan Faridz, seperti dikabarkan Rol (15/3), bahwa barisan kelompok partai politik penekan pemerintah, Koalisi Merah Putih (KMP) terancam bubar. Satu per satu partai penyokongnya memilih hengkang dan beralih sikap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK).
Setelah Golkar, kali ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan sikap keluar dari KMP. Ketua PPP Mukhtamar Jakarta, Djan Faridz mengatakan, KMP adalah nostalgia. Sekarang ini, kata dia, partainya jadi bagian dari kelompok partai pendukung pemerintahan.
"KMP itu kan adanya saat pilpres lalu. Sekarang sudah nggak ada lagi," kata dia, saat dihubungi Republika, Ahad (15/3).
Menurutnya, keputusan ini selaras dengan konsep politik hasil Muktamar Jakarta pimpinannya. Pun, dikatakan mantan menteri perumahan rakyat itu, dirinya tak rela menjadi apa yang diistilahkan sendiri sebagai pengkhianatan politik.
Djan mengungkapkan, sejak Jokowi usung diri dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, 2012 lalu, dirinya berada di gerombolan politikus pendukung utama. Sikap tersebut, ditegaskan Djan, tak punah sampai hari ini.
Djan juga menerangkan, keterikatan politik PPP dengan KMP adalah produk pikir mantan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali. Menurut dia, itupun bukan sikap partai, melainkan pandangan pribadi.
"Kalau yang namanya oposisi itu semua yang dilakukan pemerintah itu salah. Tapi partai-partai KMP kan nggak," ujar Djan. Dia mencontohkan cukup banyak kebijakan Presiden Jokowi yang justru mendapat sokongan politik dari koalisi di KMP.
"Lihat kasus BG (Komjen Budi Gunawan). APBN Perubahan (2015), justru KMP yang paling mendukung," kata dia, demikian dilaporkan Rol.