Skip to main content

ISIS Diseberang Lautan Tampak, Komunis Didepan Mata Tak Tampak by @Semesta_Kicau



Entah knp opini2 media di Indonesia lebih mengarahkan pd bahaya laten ISIS yg jelas2 tak eksis di sini tapi di Timur Tengah. Sdgkan bahaya laten Komunis yg berubah mnjd OTB justru perlu diwaspadai...

---

@jawapos hari ini menulis 'bahaya laten ISIS'. repot-repot begituan. noh bahaya laten komunis sedang mengincar negeri ini ga dibahas?!

media di Indonesia ini aneh. suka membahas hal-hal yang tak substansial. | ISIS diseberang lautan dibahas. komunis didepan mata dibiarkan!

ISIS takkan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari negaranya. disini tak masuk road map mereka. tapi komunis dari dulu sudah melakukannya.

komunis sudah 2 kali melakukan pengkhianatan terhadap Indonesia. lagi.. dan lagi. | kenapa media justru membahas ISIS di timur tengah?

daripada bahas ISIS yang entah kapan akan ekspansi ke Indonesia, mending bahas Putri Indonesia yang terang-terangan pakai atribut komunis!

dalam logika tempur, memikirkan musuh yang belum jelas dan mengabaikan lawan yang sudah angkat senjata, adalah ketololan.

media di Indonesia coba membangun opini bahwa ISIS adalah ancaman nyata bagi NKRI. pertanyaannya: sejauh apa ISIS sudah bertindak disini?

sekarang dengan pertanyaan yang sama, sudah sejauh apa komunis sudah bertindak pada Republik ini? | jangan lupakan 1926 - 1965

kami tak berniat membela ISIS. kami ingin kita objektif dalam menilai sebuah kasus. | apa yang dibangun media saat ini adalah pembodohan!

kita paranoid thd ISIS yang tak memasukkan Indonesia ke dalam rencananya? | tapi komunis sudah memasukkan kita dalam rencananya sejak lama!

itu dari sisi opini yang dibangun media. sekarang dari sisi hukum. | komunis dilarang oleh TAP MPR dan UU. apakah ISIS dilarang juga?

tapi memang susah menjadi waras ditengah-tengah orang gila.

---

kultwit: @Semesta_Kicau

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...