Kamu Ketahuan! Ahok Selipkan Anggaran 'Siluman' Rupanya

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dianggap berbohong di proyek Light Rail Transit (LRT). Lantaran tetap memasukkan anggaran LRT di draf APBD DKI 2015 yang dikirim ke Kemendagri. Padahal usai pengajuan anggaran sebesar Rp300 miliar dicoret DPRD, Ahok sesumbar proyek itu bakal tetap berjalan dengan dibiayai swasta, yakni Agung Podomoro.

Saat dimintai komentar atas artikel yang dimuat di rubrik Kompasiana (11/3) itu, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai jika memang benar Ahok menyelipkan anggaran tanpa persetujuan DPRD, maka itu bisa disebut anggaran 'siluman'.

"Kelihatan kalau dia (Ahok) tetap ngotot anggaran ini harus masuk (APBD) meski tak disetujui DPRD. Ya ini bisa disebut siluman, karena sudah dihapus dari draf APBD yang disepakati dengan dewan di paripuna. Alias anggaran itu diselipkan tanpa persetujuan dewan," ujar Uchok, saat dihubungi Aktual.co, Jumat (13/3).

Lebih lanjut Uchok menilai pernyataan Ahok untuk gandeng swasta guna membiayai proyek LRT, cuma 'gertak' saja ke DPRD agar loloskan anggaran LRT. "Ternyata (gertakan) tak digubris DPRD dan tetap dicoret. Tarik menarik anggaran ini sudah kental unsur politiknya. Tapi yang jelas Ahok berarti sudah langgar kesepakatan dengan DPRD," ucap dia.

Uchok menduga ulah Ahok yang kirimkan APBD versi sendiri ke Kemendagri merupakan bentuk dendam ke DPRD yang sudah mencoret anggaran usulan Pemprov DKI. "Sehingga anggaran ini kemudian masuk dalam APBD versi Ahok," ujar dia.

Diketahui, setelah pembahasan panjang, Banggar DPRD DKI menolak menganggarkan proyek LRT. Alasannya, konsep pembangunannya dianggap belum jelas. Salah satu anggota dewan yang protes yakni anggota Fraksi Nasdem Bestari Barus. Dia mempertanyakan kesiapan Pemprov DKI yang ingin langsung menganggarkan proyek yang nilainya lebih dari Rp7 triliun tersebut.

"Bagaimana amdalnya, DED, bagaimana PSO-nya. Terus bagaimana dengan pembagian tugasnya di Pemprov. Harus jelas," tanya Bestari, Kamis (18/12).

Dia mengusulkan lebih baik dalam tahun anggaran 2015 dialokasikan anggaran untuk kajian saja sebesar Rp 1 miliar. [Aktual]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

maidanycom

Search This Blog