Skip to main content

Setelah Tuding DPRD, Kini Ahok Tuding Anak Buahnya Bermain Anggaran. Panik?



Setelah menuding oknum anggota DPRD bermain anggaran, kini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuduh anak buahnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Ada oknum SKPD yang main dari dulu," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, (Senin, 16/3).

Ia mengaku tidak bisa mengawasi semua anggaran yang masuk dalam sistem e-budgeting. Apalagi mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. "Nah saya mulai curiga ketika ada titipan, saya nggak tahu apa yang dititip. Anda nggak mungkin tahu orang puluhan ribu butuh apa," katanya.

Tapi, bila memang Ahok sudah tahu siapa PNS yang selama ini doyan merampok uang negara lewat APBD, mengapa tidak ditangkap dan dilaporkan?

Saat dikonfirmasi, jawaban Ahok kembali mengambang.

"Yang paling susah bukan soal nangkap malingnya, kalau penjaga gudang anda maling anda bisa nggak? Kalau PRT anda yang curi, bisa nggak anda jamin dia nggak nyuri? Itu persoalannya. Ada oknum SKPD yang main dari dulu," ungkapnya.

Apa Ahok juga tidak percaya pada SKPD yang ada dibawah kendalinya? "Iya, bisa disimpulkan begitu," tutup Ahok.

Sebelumnya, Ahok mengaku menemukan dana sebesar Rp 2 triliun yang sudah masuk ke dalam sistem e-budgeting dari Rp 12,1 triliun dana siluman yang semula ditemukan. Hal tersebut ditemukan berdasarkan hasil penyisiran dari evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). "SKPD memang main. Dari Rp 12 triliun, ternyata Rp 2 triliun sudah masuk di APBD 2015," tegasnya. [Rmol]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...