Skip to main content

Jadi Janda, Rieke Diah Pitaloka Jadi 'Galak' Kepada Jokowi

Entah ini sandiwara politik yang sedang di mainkan politisi PDIP Reike Diah Pitaloka atau memang benar adanya. Mungkin Allah dan mereka saja yang tahu, meski publik bisa saja berikan penilaian.

Wanita yang kini sudah menjadi janda itu, belakangan tampak lebih "galak" kepada presiden Jokowi, apa sebab? Apa karena sudah jadi janda atau tak dapat jatah kursi menteri? Entahlah.

Kekesalan wanita pemain sinetron "Oneng" ini terkait soal jaminan kesehatan masyarakat. Di mana Jokowi menurutnya kebanyakan pencitraan dari pada kerja nyata walau masa kampanye Pilpres sudah lewat. Kritik demi kritik tampaknya tak mempan, Rieke pun "nekad" melayangkan surat terbuka kepada suami Iriana tersebut. Wow! Jokowi dapat surat dari seorang janda? Sesuatu banget.

Berikut isi surat terbuka Rieke kepada Jokowi yang dikutip dari laman Rol (25/3).

Surat terbuka itu ditulis mengkritik sekaligus menagih janji Jokowi dalam menjamin kesehatan masyrakat melalui Badan Penyelenggra Jaminan Sosial (BPJS).

"Sah-sah saja pencitraan dalam politik, tapi pencitraan berbasis kinerja, bukan sekedar kejar survei dan poling popularitas," tulis Rieke dalam surat terbukanya, Selasa (24/3).

Dalam suratnya, Rieke mengungkapkan dirinya menunggu terobosan kebijakan Jokowi terkait jaminan kesehatan masyarakat. Salah satu hal yang diminta Rieke adalah untuk mangalokasikan anggaran guna melengkapi fasilitas rumah sakit pemerintah, serta merevisi kebijakan jaminan kesehatan yang lama.

"Menunggu revisi aturan jaminan kesehatan yang lama, kalau bisa dipercepat Alhamdulillah, nyawa rakyat jangan dipertarukan," tulis Rieke.

Rieke juga mengingatkan Jokowi, masa kampanye telah usai. Tidak adanya kebijakan jelas terkait jaminan kesehatan masyarakat ini menjadi bukti konstitusi sedang diuji. "Jadikan itu landasan untuk membuat keputusan politik."

Selain itu, Rieke juga mengatakan, tidak boleh ada kepentingan lain kecuali rakyat dan konstitusi yang menjadi kompasnya. "Saya masih memegang janji saat memaksamu menandatangani 9 Piagam Perjuangan Rakyat 5 Juli 2014. Saya berjuang di parlemen, dirimu di pemerintah," tulis Rieke pada Jokowi.

Politisi di Komisi IX DPR RI itu mennejelaskan siapapun boleh intervensi kekuasaan selama sesuai dengan kebenaran konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi soal hak rakyat untuk mendapatkan kesehatan.

"Yang saya yakini Revolusi Mental menurut Soekarno, 17 Agustus 1957: Cara pikir, cara kerja, cara hidup yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat, dirimu?," kata Rieke dalam penutupan surat terbukanya untuk Jokowi.

Rieke mengirim surat terbuka pada Presiden Jokowi untuk menagih kebijakan Jokowi terkait kesehatan. Dalam surat itu, Rieke memaparkan aturan Undang-Undang No.40 tahun 2004 Pasal 22 dan penjelasannya.

"Kecuali urusan kosmetik, semua biaya preventif, promotif, kuratif harus ditanggung. Undang-Undang No. 40/2004 juga mengatur, obat, rawat inap, rawat jalan, tindakan, termasuk cuci darah, dan lain-lain wajib ditanggung tidak boleh dibebankan ke pasien," tulis Rieke.

Dalam suratnya Rieke juga menjelaskan, jika dana BPJS tidak memungkinkan untuk membiayai, sesuai konstitusi, kas negara harus menanggung. "Jangan bilang kosong, buktinya dikorupsi bisa triliunan." [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...