Skip to main content

SBY Masih Ada Yang Dukung, Jika Jadi Capres Lagi di Tahun 2019



Wah, jika ini terjadi, maka apa manfaatnya bagi keberlangsungan negara yang bernama Indonesia. Walau dalam dunia politik suatu yang tak mungkin bisa saja terjadi, tapi hendaknya janganlah presiden yang sudah dua periode menjabat mau jadi Capres lagi dan mendapat dukungan pula.

Kejadian itulah yang sedang terjadi di partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), partai Demokrat.

Adalah Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Herman Khaeron, seperti dilansir Merdeka,  menyambut baik desakan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk maju lagi di Pilpres 2019 mendatang. Menurut dia, ini sebuah bukti jika kepemimpinan SBY dirindukan oleh rakyat.

Herman menyatakan dalam konstitusi mengatur jabatan maksimal seorang presiden dua periode. Akan tetapi, masih terjadi multitafsir dalam pasal 7 UUD 1945, apakah dua periode yang tidak boleh nyalon lagi dimaksud adalah berturut-turut, sehingga boleh mencalonkan kembali sebagai presiden setelah berhenti satu periode menjadi presiden.

"Sebagai kader saya bangga dan menyambut dengan baik jika masyarakat menghendaki kehadiran beliau kembali, tentunya jika konstitusi dan peraturan perundang-undangan memungkinkan, serta tergantung kepada bapak SBY," kata Herman saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (31/3).

Herman sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada SBY soal wacana maju di Pilpres 2019 nanti. "Mengenai hal tersebut kita serahkan sepenuhnya kepada Pak SBY, karena beliau adalah pemimpin dan pembimbing kami," imbuh Ketua DPP Demokrat ini.

Di sisi lain, Herman menambahkan, wajar jika rakyat kini merindukan kepemimpinan SBY. Sebab, saat memimpin, SBY selalu membuat kebijakan seperti yang diinginkan rakyat.

"Kalau perhatian terhadap rakyat pada masa pemerintahan SBY menjadi perhatian yang serius, sehingga setiap kebijakan dasarnya adalah harapan rakyat. Pantas jika rakyat merindukan beliau," jelas Wakil Ketua Komisi IV DPR tersebut.

Sebelumnya, bekas juru bicara Presiden SBY, Julian Aldrin Pasha menyatakan tidak ada aturan yang melarang SBY kembali menjadi capres. Namun dia ogah berpolemik, apakah SBY mau atau tidak kembali menjadi capres di Pilpres 2019 mendatang.

"Saya tidak ingin bicara probabilitas, sesuatu yang tidak pasti. Tapi logika politik mengatakan, kalau tidak ada aturan yang melarang seorang untuk maju meskipun dia mantan presiden atau wakil presiden, ya sah-sah saja. Tinggal bagaimana nanti ada yang memilih atau tidak. Ini yang masih belum kita ukur. Tapi bahwa ada harapan, ada ungkapan, tak sampai desakan, dari saluran yang kami terima memang tidak sedikit yang menginginkan lagi figurnya Pak SBY maju sebagai presiden. Bukan berarti dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang sekarang terjadi," kata Julian.

Julian mencontohkan ketika Wapres Jusuf Kalla yang berhenti sementara waktu menjadi wapres. Menurut dia, SBY juga bisa seperti itu. Dia bahkan yakin SBY mau lagi jadi capres di 2019. Dia juga yakin, SBY mau mendengar keinginan atau desakan agar ketua umum Demokrat itu maju lagi di 2019.

"Beliau wise dan open minded. Saya juga sudah katakan meskipun itu hal-hal yang kecil misal melalui Instagram Ibu Ani, atau SMS yang langsung. Tentu kami tidak mengecek siapa dan dari mana. Tapi ini suatu ekspresi tentu oleh Pak SBY didengar. Tinggal bagaimana nanti mekanismenya. Sejauh ini beliau sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dari kadernya sendiri mengharapkan kembali beliau menjadi presiden. persoalannya apakah ini yang betul-betul diinginkan oleh rakyat," terang dia, seperti dilaporkan Merdeka.

Lalu, bagaimana dengan pendapat Anda? Ikut dukung SBY Nyapres lagi ditahun 2019 nanti? [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...