Skip to main content

Uchok : Di Manapun Ditempatkan, Ahok Cuma Jadi Biang Kerok


Kisruh yang terjadi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan DPRD terkait APBD Jakarta terus bergulir sampai kini.

Tak salah jika ada kalangan menilai Ahok-lah sumber masalah, lantaran etika dan gaya komunikasi suami Veronika itu yang tidak bagus dan pantas. Itulah fakyat yang menyebabkan miss-komunikasi dengan banyak pihak, termasuk DPRD.

Seperti dilansir Rmol (29/3), Hal ini kemudian memunculkan wacana agar Ahok harus keluar dari Jakarta. Caranya, bisa dimakzulkan, atau dicomot Presiden Jokowi sebagai menteri atau pembantu Jokowi lainnya.

Diyakini, cuma Jokowi yang bisa jinakkan Ahok. Dengan kata lain, Jokowi harus selamatkan Jakarta, keluarkan Ahok dari Jakarta.

Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, di mana pun Ahok ditempatkan, pasti jadi biang kerok.

"Jika Ahok diangkat menjadi menteri atau pembantu Jokowi lainnya, justru hanya menjadi beban Presiden saja," tegas dia, seperti dilaporkan Rmol.

Jika benar apa yang dikatakan Uchok, maka Ahok akan menjadi masalah dimana saja. Jika di pulangkan ke Bangka Belitung pasti akan menuai masalah. Wah, ini bisa jadi bahaya, Ibu Kota DKI Jakarta harus diselamatkan segera.

Mungkin itulah mengapa, belakangan sangat terlihat media memoles citra Ahok. Denny JA melalui Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pun sudah lakukan survei yang hasilnya bisa membuat Ahok dan pendukungnya tersenyum. Tapi semua dikembalikan kepada rakyat yang menilai, apakah Ahok pantas jadi pemimpin atau tidak. Sejarah sudah buktikan, Jokowi yang di balut dengan pencitraan luar biasa, tetap saja di kenal sebagai pendusta sepanjang masa. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...