Ini Klarifikasi Prof. Yusril Terkait Penyesatan Judul Berita Kompas, KompasTV dan Tempo

Publik dikejutkan dengan judul berita yang berbunyi: Yusril Akui Kepengurusan Agung Laksono Sah yang dimuat Rabu, 25 Maret 2015. Adapun media yang memberitakannya adalah Kompas online, KompasTV dan Tempo.

Atas pemberitaan yang dinilai menyesatkan publik tersebut. Pakar Hukum Tata Negara ini memberikan klarifikasi melalui akun Twitternya @YusrilIhza_Mhd.

Berikut isi kalrifikasinya yang berhasil di kutip oleh Pekanews pada tanggal 26 Maret 2015. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua rakyat Indonesia.

***

"Penyesatan Judul Berita Mengenai 'Pengakuan' Kepengurusan Kubu Agung Laksono" by @YusrilIhza_Mhd

Judul media kayak koor aja. Judulnya sama dan bida bikin salah paham, kalau tdk membaca isinya >> http://t.co/cFcxUNobSy

1. Beberapa media online termasuk Kompas dan Tempo membuat judul berita saya menyatakan bahwa kepengurusan agung laksono sudah sah

2. Judul seperti itu juga muncul di running text kompas tv

3. Judul berita spt itu bisa menyesatkan bagi orang yabg hanya baca judul berita tanpa membaca utuh isi beritanya

4. Ada kecenderungan orang malas membaca berita secara utuh, tapi hanya baca judulnya saja. Ini dimanfaatkan media utk galang opini sesat

5. Keabsahan sesuatu surat keputusan itu harus dilihat dari segi formil dan materilnya

6. Secara formil SK menkumham yg mengesahkan kepengurusan agung laksono adalah sah karena dia memang berwenang terbitkan SK itu

7. Tapi secara materil SK tsb mengandung kesalahan fatal karena bertentangan dengan UU Parpol dan asas umum pemerintahan yg baik

8. Sebab itu kami lakukan perlawanan atas SK tsb ke Pengadilan TUN dan minta agar SK tsb dibatalkan

9. Jadi judul berita yg menganggap seolah2 saya menyatakan bhw kepengurusan AL adalah sah jelas hanya berita sepotong saja yg bs bikin sesat

10. Kalo memang sudah sah, mengapa kami cape2 lakukan perlawanan. Jelas judul berita itu bikin sesat orang yg malas baca berita secara utuh

11. Demikian penjelasan saya. Salam hormat.

***

Sampai informasi ini diturunkan, belum ada pernyataan maaf atau klarifikasi dari media Kompas Online, KompasTV dan Tempo. [sal]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog