Skip to main content

Fenomena Partai Politik Pecah, Bukti Kegagalan Jokowi

Di era Jokowi, publik di kejutkan dengan sikap dari Menkumham Yasonna Laoly yang terkesan lakukan intervensi kepada partai politik di Indonesia. Partai Golkar dan PPP jadi korban dari intervensi tersebut. Yasonna pun menjadi "target" bagi Koalisi Merah Putih (KMP). Jokowi sebagai presiden di minta untuk memecat menteri Yasonna.

Sejatinya, jika Jokowi sadar, dengan terpecah belahnya partai di Indonesia, itu sama saja kegagalannya sendiri menjadi kepala pemerintahan. Seharusnya Jokowi bisa meminimalisir konflik yang terjadi di tubuh partai, lantaran jika berlanjut akan berefek negatif kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ingat, partai politik adalah Pilar Demokrasi. Tak seharusnya Jokowi membiarkan perpecahan apalagi menciptakannya.

Seorang pengamat dan juga penulis, Yudi Latif mengatakan hal tersebut. Yang terjadi saat ini adalah gambaran kegagalan Jokowi.

"Adanya perpecahan di beberapa partai, merupakan kegagalan Jokowi sebagai presiden. Karena beliau gagal membangun politik kepartaian," kata pengamat politik Yudi Latief di Jakarta, Senin (16/3/2015), dilansir Inilah.

Diketahui, Yudi dikenal sebagai pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014, namun ia sepertinya kecewa dengan pola dan gaya kepemimpinan Jokowi. Ia pun mengingatkan Presiden Jokowi agar berhati-hati. Janganlah memprioritaskan kepentingan jangka pendek, sementara kepentingan politik jangka panjangnya terabaikan.

"Hati-hatilah, antara kepentingan jangan pendek dengan kehendak beliau membangun kepercayaan jangka panjang. Mungkin, jangka pendeknya sekarang beliau dapet (menang). Tapi semuanya kan bisa melumpuhkan dirinya sendiri," ujarnya.

Mau tak mau, publik harus mengambil pelajaran dari fenomena partai yang terpecah. Dengan begitu, semoga kedepan Indonesia bisa lebih dewasa dalam bersikap. Memang, kehadiran Jokowi adalah ujian bukan saja kepada rakyat, namun juga kepada eksistensi partai politik. Jika partai solid, tak mungkin bisa dengan mudah terpecah. [jks]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...