HMI Demo Harga BBM, 2 Ditangkap, 2 Luka Parah Dihantam Polisi

Sejumlah aktivis HMI cabang Cilosari 17 lari tunggang langgang ketika aksi demo, menolak kenaikan BBM di depan KFC Cikini jalan Cilosari, Sabtu (28/3) malam pukul 21.00 WIB, dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian.

Para Aktivis berlarian masuk ke dalam Sekretariat HMI, namun pihak kepolisian tetap mengejar dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bersembunyi.

Akibatnya para aktivis terkena amukan para anggota kepolisian, dua aktivis masing-masing Mohamad Saleh Souwakil da Bahrudin Parange alias Dinko terkena pukulan dari aparat, dan Ketua Bidang PAO HMI Cilosari 17, Parwadi dan Ifan dirtangkap oleh aparat.

Kondisi sekretariat HMI hancur karena diobrak abrik oleh pihak kepolisian, dan selain barang-banrang yang hancur, bahkan beberapa atribut milik HMI juga terbakar.

Sebagian aktifis yang berhasil meloloskan diri berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar lagi untuk menuntut pihak kepolisian akibat pengrusakan sekretariat dan penangkapan rekan-rekan mereka, demikian dilaporkan deliknews.

Sementara itu, aksi mahasiswa di Jambi (28/9) juga mengalami hal yang sama. Selain dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian, ada mahasiswa yang terluka terkena pukulan polisi sehingga harus di larikan ke Rumah Sakit. (Baca, Mahasiswa Jambi terluka di pukul Polisi masuk RS)

Tampaknya polisi sudah mulai melakukan aksi represif dalam menangani aksi yang dilakukan gerakan Mahasiswa. Tentu saja, hal ini bukan malah membungkam suara mahasiswa, justru hal ini malah membuat mahasiswa semakin marah. [sal]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog