Skip to main content

Ustadz Munarman : Jangan Harap Islam akan Dibela Rezim Sekarang



Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang melarang aktivitas aliran sesat Ahmadiyah dinilai sebagai aturan banci. Pasalnya, dalam SKB tersebut pemerintah tidak diamanatkan untuk membubarkan organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) melainkan malah disuruh membina.

Apalagi, seperti dijelaskan advokat senior yang pada Juni 2008 terlibat dalam Insiden Monas, Munarman, SH., di Istana Negara waktu itu ada sosok pendukung utama Ahmadaiyah yang kebetulan menjabat sebagai anggota Wantimpres yakni Adnan Buyung Nasution.

"Buyung ini yang menghalang-halangi Presiden yang akan menandatangani Keppres Pembubaran Ahmadiyah," ungkap mantan Ketua YLBHI Munarman dalam diskusi di Jakarta, Sabtu siang (21/03).

Tuntutan pembubaran Ahmadiyah, selepas rezim SBY dan berganti menjadi rezim Jokowi-JK, dinilai Munarman makin sulit. Alasan pertama, keberpihakan Jokowi terhadap Islam tidak jelas. Kedua, dua orang yang dia sebut saat ini menjadi "the real president" adalah sama-sama antek Zionis dan agen Asing, yakni Luhut Panjaitan dan Andi Waijayanto. "Jangan harap Islam akan dibela oleh rezim sekarang," tandasnya.

Munarman juga bercerita sejak MUI mengeluarkan fatwa sesatnya Ahmadiyah pada 2005 lalu, kelompok liberal tidak henti-hentinya melakukan kegiatan untuk melawan fatwa tersebut bahkan sampai berencana membubarkan MUI. "Rapatnya waktu itu pinjam tempat di YLBHI. Saya waktu itu Ketua YLBHI,"ungkapnya.

Selaian merencanakan gugatan ke PTUN hingga pembubaran MUI, kelompok liberal sepanjang 2005 hingga puncaknya pada 1 Juni 2008 juga terus-terusan menggelar aksi-aksi yang dibungkus dengan tema-tema kebhinnekaan, Pancasila dan pawai budaya. "Gerakannya terus membesar. Lalu kita selesaikanlah. Efeknya sampai sekarang mereka tidak ada aksi lagi," tandasnya.

Namun demikian, meski telah dilarang, aktivitas kelompok JAI hingga sekarang tidak pernah berhenti. Hingga muncullah peristiwa bentrokan pengikut Ahmadiyah dengan warga masyarakat di Cikeusik, Pandeglang, Banten, pada 2011 lalu. Peristiwa itu, ungkap Munarman, sengaja disetting oleh pihak Ahmadiyah yang kemudian memunculkan opini umum seolah-olah Ahmadiyah yang diserang. [Suara Islam]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi