Perang pun Dimulai, Saudi dan 9 Negara Bombardir Yaman

Perang untuk menggempur kelompok pemberontak Houthi di Yaman sudah dimulai. Arab Saudi dan sembilan negara lainnya mulai membombardir Sanaa, Ibu Kota Yaman.

Sejumlah pesawat jet tempur Saudi dan sembilan negara lainnya telah meluncurkan serangan udara. Demikian keterangan dari Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat (AS), Adel bin Ahmed Al-Jubeir, Kamis (26/3/2015).

Menurut Jubeir, serangan militer di Yaman sudah dimulai semalam pukul 19.00 waktu Yaman. AS, kata dia, tidak ikut dalam operasi militer ini.

Laman Al Arabiya melaporkan bahwa pesawat jet tempur Air Force One milik Arab Saudi telah membom basis militan Houthi di Yaman. Pertahanan udara kelompok Houthi jadi target. Pasukan Saudi bahkan telah membombardir kantor milik pemberontak Houthi di Jiraf, Sanaa. Banyak korban dilaporkan sudah berjatuhan.

Sejumlah pesawat jet tempur Saudi dan sejumlah negara, menurut laporan Reuters, juga membombardir Bandara Ibu Kota Yaman. Sementara itu, kelompok Houthi membalas pemboman dengan meluncurkan tembakan rudal anti-pesawat.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Kuwait telah mengeluarkan pernyataan bersama terkait agresi di Yaman.”Memutuskan untuk mengusir milisi Houthi, al-Qaeda dan ISIS (Islamic of State Iraq and Syria) di negeri ini,” bunyi pernyataan negara-negara Teluk itu.

Jubeir menambahkan koalisi 10 negara yang melakukan agresi militer di Yaman, bertujuan untuk melindungi dan membela pemerintah yang sah pimpinan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi. Presiden Hadi sendiri sudah melarikan diri dari Sanaa dan kini bersembunyi di Yaman setelah istana presiden di Sanaa diserbu milisi Houthi. [Sindonews]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog