Skip to main content

Fakta Membuktikan! Mata Uang Rupiah Paling Lemah Dibanding Rupee, Bath, dan Peso



Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro heran beberapa negara memiliki daya tahan yang lebih baik ketika berhadapan dengan penguatan dollar AS, yakni Filipina, Thailand, dan India.

“Kami penasaran kenapa Filipina, Thailand dan India itu lebih kuat dari rupiah ketika berhadapan dengan dollar AS dibanding mata uang lainnya?” kata Bambang di Senayan, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Ternyata, setelah dicermati, Filipina dan Thailand memang memiliki neraca transaksi berjalan yang surplus. Sementara India, yang tadinya mengalami defisit neraca transaksi berjalan (CAD) dalam waktu satu tahun bisa menurunkan drastis, dari 3,5 persen menjadi 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Jadi kesimpulan kami, kalau ingin rupiah kuat, kita harus memperbaiki CAD,” ucap Bambang.

India yang tadinya di bawah Indonesia, bisa membalikkan keadaan. Bambang menuturkan, sepanjang 2014 rupiah mengalami apresiasi terhadap banyak mata uang. Rupiah menguat atas yen, euro, real, ringgit, peso Meksiko, rand, lira, ringgit, won, renminbi, serta rupee. “Tetapi Rupiah mengalami depresiasi atas dollar AS, peso Filipina, serta bath Thailand,” sambung Bambang.

Sampai Maret 2015 ini rupiah masih mengalami apresiasi atas real, euro, lira, rand, yen, peso Meksiko, serta ringgit. “Tetapi rupiah mulai depresiasi terhadap won, renminbi, dan rupee,” ujar dia.

Pemerintah melalui paket kebijakan yang dikeluarkan berharap bisa memperbaiki CAD. Diantaranya dengan menerapkan kewajiban letter of credit (L/C) untuk ekspor produk sumber daya alam, yakni hasil tambang, batubara, crude palm oil, serta minyak dan gas bumi.

Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan mandatory biodisel kandungan bahan bakar nabati 15 persen (B15) untuk mengurangi impor solar. Pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan Sementara (BMTPS), memperbaiki industri pelayaran, menggabungkan BUMN reasuransi, serta memperbanyak negara bebas visa menjadi 45 negara, demikian Kompas (25/3) mengabarkan.

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi