Skip to main content

Kwik Kian Gie: Kemiskinan Sudah Lampaui Batas Kemanusiaan, Tanpa Solusi Konkrit Penguasa



Hadirnya kepemimpinan nasional Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak memberi harapan positif, justru makin menambah kegaduhan dan ancaman kebangkrutan nasional.

Berbagai pihak telah menyuarakan keprihatinan akibat makin terpuruknya situasi ekonomi, angka penggangguran yang membengkak, maraknya kasus korupsi serta realitas kemiskinan yang terus melilit kehidupan rakyat.

Dewan Pembina Yayasan Institute Bisnis Indonesia, Kwik Kian Gie mengatakan, Indonesia tengah memasuki situasi nasional yang serius.

Dalam seminar bertajuk: "Ironi Pembangunan Ekonomi Indonesia, Kesenjangan Sosial Melebar", Kwik menegaskan, kesenjangan sosial di Indonesia sudah sangat berbahaya.

Kwik menggambarkan kesenjangan tersebut terlihat dari perbedaan yang mencolok antara kaum miskin dan kaya.

"Di Jakarta saja, begitu keluar dari Grand Indonesia yang begitu besar dan megah, akan terdapat lorong-lorong yang hanya bisa dimasuki oleh motor. Di kanan kirinya terdapat rumah-rumah sangat kecil yang pada saatnya menjadi mangsa penggusuran, karena letaknya yang sekarang menjadi strategis," ungkap Kwik.

Ia menambahkan, "Kalau kita masuk ke dalam daerah-daerah yang dinamakan 'kantong-kantong kemiskinan', kemiskinannya sudah melampaui batas-batas kemanusiaan," kata Kwik dalam sambutan kuncinya, Rabu (18/3).

Menurutnya ketimpangan sosial yang terjadi berlangsung dalam waktu yang lama dan terus meningkat tanpa adanya solusi konkret dari penguasa.

"Sektor-sektor strategis dan menumpuknya kekayaan hanya pada perusahaan asing atau oleh segelintir orang Indonesia saja, tanpa rakyat banyak menikmatinya," ujar mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Keuangan, dan Industri. [Visibaru]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...