Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengungkapkan, kajian tersebut nantinya akan disampaikan ke Koalisi Merah Putih (KMP).
"Dalam tahap pertama untuk penyampaian argumen supaya kita tidak ikut perppu tanpa argumen, harus ada dasarnya. Kalau ikut apa pertimbangannya, apa proyeksi yang muncul ke depan. Juga kalau tidak setuju karena apa. Jadi akan rasional," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/12/2014).
Wakil Ketua DPR ini menambahkan, pertemuan KMP dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, bukan kesepakatan bersama.
"KMP belum ada rapat. Ada konsultasi dengan Pak SBY, dan konsultasi itu tidak semata-mata perppu, tapi luas lagi. Jika beberapa partai dalam KMP sudah menyatakan persetujuannya, Pak SBY dan Demokratnya, tentang perppu itu, tentu masing-masing parpol boleh melakukan itu. Tapi secara institusi (KMP) itu belum," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya berharap agar ada pertemuan lanjutan di internal KMP untuk membahas perppu tersebut. "Kami ingin dikesepakatan KMP dibuat dalam rapat KMP setingkat presidium," tandasnya.
Seperti diketahui, beberapa partai di KMP sudah menyatakan akan mendukung perppu Pilkada langsung. Dukungan itu dinyatakan dalam pertemuan KMP dengan SBY di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Beberapa partai di KMP yang mendukung pilkada langsung seperti Partai Golkar, PAN, PPP, juga Gerindra. [yeh/inilah]