Skip to main content

Partai Demokrat Antisipasi Politik Pecah Belah

Kongres IV Partai Demokrat bakal digelar 2015 mendatang. Partai penguasa selama satu dekade ini kini pun mengantisipasi adanya pecah belah di internal.

Wakil Ketua umum DPP Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan pihaknya mengantisipasi potensi gangguan pecah belah internal partai dalam kongres Partai Demokrat. "Kita tidak boleh curiga, tapi menjaga-jaga iya. Tapi kalau berprasangka tidak sama sekali. Kita antisipasi saja," kata Agus di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (29/12/2014).

Menurut dia, belajar dari masalah yang mendera Partai Golkar dan PPP, Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan menjadikan pihaknya bersikap antisipatif. "Kita antisipasi jangan sampai ada kongres tandingan. Yang penting kita aman, mengingat dua sahabat partai (PPP dan Partai Golkar) lagi didera masalah," kata Agus.

Terkait bursa pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan bakal calon (balon) ke calon harus diusulkan oleh pemegang suara yang berasal dari DPC, DPD dan DPP. "Seandainya yang mencalonkan lebih 50 persen itu sama saja diusulkan secara aklamasi," kata Agus.
Hingga saat ini, Agus menyebutkan nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dominan diusulkan oleh pemegang suara sebagai calon Ketua Umum. "Satu-satunya SBY bisa membesarkan Partai Demokrat, minimal sama dengan pemilu 2009 yakni 21 persen. Untuk itu semua kader atau pemilik hak suara menyuarakan itu," tegas Agus.

Kendati demikian, Partai Demokrat, kata Agus, tetap mendorong adanya regenerasi di internal partai. Salah satu caranya, kata dia, dengan mengajak kader muda yang potensial. "Kader muda diperbanyak juga keterlibatan perempuan," tandas Agus.

Sebagaimana maklum, desakan mendorong SBY kembali memimpin Partai Demokrat muncul dari sejumlah kader Partai Demokrat. Meski demikian, dua politisi Partai Demokrat juga disebut-sebut bakal maju yakni Gede Pasek Suardika dan Marzuki Alie. Gede Pasek yang saat ini sebagai anggota DPD RI tegah menggalang dukungan ke sejumlah kader di daerah. [mrdeka]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...