Skip to main content

Partai Demokrat Antisipasi Politik Pecah Belah

Kongres IV Partai Demokrat bakal digelar 2015 mendatang. Partai penguasa selama satu dekade ini kini pun mengantisipasi adanya pecah belah di internal.

Wakil Ketua umum DPP Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan pihaknya mengantisipasi potensi gangguan pecah belah internal partai dalam kongres Partai Demokrat. "Kita tidak boleh curiga, tapi menjaga-jaga iya. Tapi kalau berprasangka tidak sama sekali. Kita antisipasi saja," kata Agus di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (29/12/2014).

Menurut dia, belajar dari masalah yang mendera Partai Golkar dan PPP, Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan menjadikan pihaknya bersikap antisipatif. "Kita antisipasi jangan sampai ada kongres tandingan. Yang penting kita aman, mengingat dua sahabat partai (PPP dan Partai Golkar) lagi didera masalah," kata Agus.

Terkait bursa pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan bakal calon (balon) ke calon harus diusulkan oleh pemegang suara yang berasal dari DPC, DPD dan DPP. "Seandainya yang mencalonkan lebih 50 persen itu sama saja diusulkan secara aklamasi," kata Agus.
Hingga saat ini, Agus menyebutkan nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dominan diusulkan oleh pemegang suara sebagai calon Ketua Umum. "Satu-satunya SBY bisa membesarkan Partai Demokrat, minimal sama dengan pemilu 2009 yakni 21 persen. Untuk itu semua kader atau pemilik hak suara menyuarakan itu," tegas Agus.

Kendati demikian, Partai Demokrat, kata Agus, tetap mendorong adanya regenerasi di internal partai. Salah satu caranya, kata dia, dengan mengajak kader muda yang potensial. "Kader muda diperbanyak juga keterlibatan perempuan," tandas Agus.

Sebagaimana maklum, desakan mendorong SBY kembali memimpin Partai Demokrat muncul dari sejumlah kader Partai Demokrat. Meski demikian, dua politisi Partai Demokrat juga disebut-sebut bakal maju yakni Gede Pasek Suardika dan Marzuki Alie. Gede Pasek yang saat ini sebagai anggota DPD RI tegah menggalang dukungan ke sejumlah kader di daerah. [mrdeka]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi