Partai Gerindra jadi Parpol Paling Transparan di 2014

Jakarta - Partai Gerindra mendapatkan penghargaan sebagai parpol yang dinilai memiliki komitmen menjalankan keterbukaan publik tahun 2014. Penghargaan ini diberikan Komisi Informasi Publik (KIP) terhadap badan-badan publik yang dianggap memiliki komitmen keterbukaan publik di tahun 2014.

Menyikapi hal ini Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyambut positif pemberian penghargaan ini.

"Bagi Gerindra, keterbukaan publik adalah komitmen Partai Gerindra sejak awal didirikannya. Kami sangat berbangga dan berterima kasih atas penghargaan ini yang pasti akan memacu semangat Partai Gerindra untuk terus menjadi Partai yang terbuka," Kata Hashim di Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Menurutnya, Partai Gerindra juga pernah mendapatkan penghargaan dari Transparansi Internasional Indoensia (TII) sebagai partai yang memiliki indeks transparansi pendanaan yang tertinggi di tahun 2013

"Cita-cita menjadikan Indonesia Negara yang bermartabat, maju dan modern membutuhkan keterbukaan dan kejujuran,” ujar Hashim. “Usaha menuju kearah itu, sedikit demi sedikit harus dimulai dari diri sendiri,” katanya.

Sementara itu, Bendahara Partai Gerindra Thomas Djiwandono mengatakan, partainya sangat mengedepankan keterbukaan dan transparansi.

"Oleh karena itu kami selalu berusaha keras menyajikan laporan aktifitas keuangan dan administrasi partai secara rapih dan transparan," katanya.

Dalam penghargaan ini, KIP melakukan penelitian dan penilaian terhadap enam kategori, yaitu kategori Kementerian, Lembaga, BUMN, Partai Politik, Perguruan Tinggi Negeri dan Propinsi selama setahun.

Untuk tahun 2014, penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Untuk Partai Politik, peringkat ke-dua diraih oleh Partai Keadilan Sejahtera, peringkat ke-tiga Partai Kebangkitan Bangsa dan peringkat ke-empat Partai Amanat Nasional. [inilah]

Comments

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog