Skip to main content

Dolar AS Semakin Perkasa, Rupiah Seamkin Tak Berkutik

Dalam sepekan terakhir, nilai tukar rupiah tak kuasa menahan dominasi dolar AS akibat perbaikan perekonomian negara adidaya itu. Seperti apa?

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) yang dilansir Bank Indonesia (BI), dalam sepekan terakhir, nilai tukar rupiah melemah 136 poin (1,1%) ke posisi 12.432 per Jumat, 12 Desember 2014 dibandingkan akhir pekan sebelumnya 5 Desember di angka 12.296.

Reza Priyambada, kepala riset Woori Korindo Securities Indonesia (WKSI) mengatakan, masih berlanjutnya pelemahan yen Jepang dan terapresiasinya dolar AS membuat laju rupiah di awal pekan kembali tertahan dan berbalik melemah. “Kekhawatiran kami kembali terjadi di mana laju rupiah melewati batas support psikologis 12.300 per dolar AS yang sebelumnya kami berharap tidak terlewati,” katanya kepada INILAHCOM di Jakarta, Minggu (14/12/2014).

Selain dari kondisi tersebut, lanjut dia, penilaian Bank Dunia soal perekonomian Indonesia membawa dampak buruk bagi laju rupiah. “Pelaku pasar lebih memilih masuk ke dolar AS dibandingkan rupiah yang terkena berita negative,” ujarnya.

Mulai berbalik naiknya nilai tukar yen dan won seiring kembali meningkatnya demand atas mata uang save heaven karena pelemahan pada pasar saham dan komoditas, turut berimbas positif pada rupiah. “Rupiah pun mampu berbalik positif meski belum terlalu signifikan karena masih bertengger di level 12.300-an,” tuturnya.

Di sisi lain, pelemahan yuan China seiring dengan penilaian pertumbuhan nilai ekspor yang masih melambat, membatasi potensi penguatan rupiah. “Kembali berlanjutnya penguatan laju yen setelah pelaku pasar mengalihkan dananya ke aset-aset save heaven yang salah satunya adalah yen seiring pelemahan sejumlah indeks saham di Asia dan komoditas serta penilaian masih akan melambatnya ekonomi China, memberikan kesempatan bagi rupiah untuk menguat,” papar dia.

Rilis International Monetary Fund (IMF) terkait masuknya yuan ke dalam urutan mata uang yang dapat digunakan sebagai cadangan devisa selain dolar AS dan Euro memberikan sentimen positif pada laju yuan.

Dengan penilaian tersebut, kata Reza, pelaku pasar berasumsi permintaan akan yuan dapat meningkat. “Meski laju penguatan Yuan berimbas positif pada pergerakan laju rupiah namun, masih tertahan dengan berbalik naiknya laju dolar AS seiring kemajuan perbaikan ekonomi AS,” imbuhnya.

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi