Ahok Heran Kenapa PLN Izinkan Listrik Masuk Pemukiman Liar

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah salah satu dari bagian pemerintah yang mengambil untung dari keberadaan pemukiman liar di pinggir sungai ibukota.

"PLN katanya kurang daya tapi kenapa listrik dikasih ke orang-orang yang tinggal di pinggir sungai," ujar Basuki acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tingkat DKI Jakarta, di Lapangan Monas, Sabtu (13/12).

Kata pria yang akrab disapa Ahok itu, selalu saja ada oknum PLN yang bisa disuap oleh mafia tanah. Bahkan, mafia tanah mampu membayar biaya listrik di pinggir sungai setara dengan perumahan menengah ke atas.

"Dikasi duit Rp 50 Juta supaya pindah, tapi Rp 5 Juta dikasi ke oknum-oknum (pemerintahan) yang bermain. Sisa Rp 45 Juta, Rp 10 Juta buat biaya kembali (membuat tempat tinggal) ke sungai. Rp 5 Juta buat pasang listrik. Ungkapnya.

Tak hanya oknum PLN nakal yang ditemukan dalam kasus pemukiman liar di pinggir sungai, warga yang tinggal disana pun ikut-ikutan 'nakal'. Kata Ahok, ia sempat menemukan warga yang telah tinggal di salah satu bantaran sungai sejak lahir. Karena sudah jadi penghuni tetap di bantaran salah satu sungai selama 67 tahun, pria tersebut enggan dipindah ke rusun dan lebih memilih mendapatkan ganti rugi Rp30 juta untuk biaya menikah.

"Uang Rp 30 Juta-nya (sisa uang ganti rugi) mungkin buat kawin lagi. Kapan lagi kan, mungkin aja bisa dapat daun muda," tuding Ahok.

Karena itu, lanjutnya, selama warga yang tinggal dibantara kali bersikeras tidak mau pindah, maka selama itu juga banjir tidak akan pernah lepas dari Jakarta.[Rmol]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog