Partai Golkar terancam tidak dapat mengikuti ajang pemilihan kepada
daerah tahun 2015 mendatang. Terkait, dualisme kepengurusan yang terjadi
di tubuh partai beringin.
"Sangat mungkin terjadi Golkar tak ikut Pilkada serentak, apalagi ada sinyalemen kepengurusan ganda ditingkat daerah," ujar politisi Golkar Hajriyanto Thorari dalam jumpa pers di restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta, Selasa (16/12).
Apalagi, lanjutnya, mulai 2015 penyelenggaraan sebanyak 2014 pilkada dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.
Hajriyanto menengarai bahwa dualisme kepengurusan Golkar bakal melebar hingga pembentukan Dewan Pimpinan Daerah oleh kedua kubu yang berseteru.
"Seandainya diikuti dengan pembentukan DPD tingkat satu dan dua maka masifikasi perpecahan benar-benar terjadi di tubuh Golkar. Dan, akan makin sulit untuk rekonsiliasi," bebernya.
Selain itu, Golkar juga bakal kesulitan untuk mendefiniskan posisi politiknya di DPR. Karenanya, sebelum terlambat, dua kubu yang ada harus segera mengakhiri perseteruannya dengan melakukan rekonsiliasi atau Munas Islah.
"Sekarang sudah benar-benar di ambang masifikasi perpecahan, dan hanya satu momentum untuk menyelesaikan yaitu penyelesaian menyeluruh melalui islah atau rekonsiliasi," tegas Hajriyanto. [rmol]
"Sangat mungkin terjadi Golkar tak ikut Pilkada serentak, apalagi ada sinyalemen kepengurusan ganda ditingkat daerah," ujar politisi Golkar Hajriyanto Thorari dalam jumpa pers di restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta, Selasa (16/12).
Apalagi, lanjutnya, mulai 2015 penyelenggaraan sebanyak 2014 pilkada dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.
Hajriyanto menengarai bahwa dualisme kepengurusan Golkar bakal melebar hingga pembentukan Dewan Pimpinan Daerah oleh kedua kubu yang berseteru.
"Seandainya diikuti dengan pembentukan DPD tingkat satu dan dua maka masifikasi perpecahan benar-benar terjadi di tubuh Golkar. Dan, akan makin sulit untuk rekonsiliasi," bebernya.
Selain itu, Golkar juga bakal kesulitan untuk mendefiniskan posisi politiknya di DPR. Karenanya, sebelum terlambat, dua kubu yang ada harus segera mengakhiri perseteruannya dengan melakukan rekonsiliasi atau Munas Islah.
"Sekarang sudah benar-benar di ambang masifikasi perpecahan, dan hanya satu momentum untuk menyelesaikan yaitu penyelesaian menyeluruh melalui islah atau rekonsiliasi," tegas Hajriyanto. [rmol]