Skip to main content

Peran Bank Indonesia Dinilai Salah Arah

Di bawah kepemimpinan Agus Martowardojo, Bank Indonesia semakin terlihat salah arah. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 13 November 2014 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50 persen, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 7,50 persen dan 5,75 persen.

Namun, belum sampai seminggu kemudian BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps dan suku bunga lending facility sebesar 50 bps.

Menurut Presiden Direktur Center for Banking Crisis, A. Deni Daruri, kebijakan tersebut tidak konsisten dengan upaya untuk mengendalikan inflasi pada 2015, serta menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat karena kenaikan ini sebagai respons terhadap kenaikan harga BBM.

Akibatnya, pada tanggal 10 Desember 2014 lalu, buruh melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menaikkan upah minimum karena BI menaikkan tingkat suku bunga.

"Kenaikan tingkat suku bunga oleh BI tersebut justru menambah high cost economy dan menggerus keuntungan usaha sehingga buruh merasa terancam kelangsungan pekerjaannya," kata Deni dalam rilis yang diterima wartawan, Senin pagi (15/12).

Dengan naiknya tingkat suku bunga maka biaya modal meningkat ketika biaya energi juga meningkat seperti BBM dan listrik yang pada gilirannya meningkatkan biaya transportasi dan konsumsi.

Kenaikan tingkat suku bunga tidak mampu meredakan inflasi dan bahkan memukul daya beli buruh yang masih mengkredit kebutuhan pokoknya sehari-hari. Bukan hanya itu, seiring dengan masih lemahnya permintaan global, pertumbuhan ekonomi domestik masih dalam kecenderungan melambat.

Kenaikan tingkat suku bunga membuat rupiah mengalami pelemahan. Padahal pada triwulan III 2014, rupiah secara rata-rata melemah sebesar 1,2 persen ke level Rp 11.770 per dolar AS. Saat ini melemah di atas Rp 12 ribu per dolar AS. Rupiah secara rata-rata melemah 2,01 persen ke level Rp 12.142 per dolar AS.

Dengan demikian, katanya, langkah BI tidak efektif dalam menjaga stabilitas makroekonomi yang mengalami cost push dalam jangka pendek yang pada gilirannya membuat rupiah kian tergolek lemah yang konsekuansinya menimbulkan imported inflation. Dari sisi sistem pembayaran dengan adanya pelarangan RTGS untuk transaksi kecil telah merugikan konsumen perbankan nasional di mana transaksi antar bank pada sore hari justru baru selesai pada keesokan harinya.

"Upaya BI untuk meredam inflasi dengan cara memandulkan RTGS semakin membuat rupiah tergolek lemah terhadap dolar AS. Jelas BI harus mengkoreksi semua kebijakannya akhir-akhir ini karena tidak berdasarkan akal sehat. Kebijakan moneter dan sistem pembayaran BI semakin salah arah," demikian Deni.[rmol]
Labels:

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...
Read more

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...
Read more

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...
Read more