Skip to main content

Sudah 10 Tahun Tsunami Aceh, 37 Anak Masih Hilang

Setelah 10 tahun musibah tsunami yang memporak-porandakan Aceh, membuat rakyat Aceh kehilangan keluarga serta harta benda miliknya pada 26 Desember 2004 silam.

Bahkan LBH Anak Aceh mencatat masih ada 37 anak dinyatakan hilang belum ditemukan hingga kini. Hal tersebut dikatakan oleh Manager Program LBH Anak Aceh, Rudy Bastian.

"Dari sejumlah pengaduan orang tua dari tahun 2004 sampai 2012, kami mencatat ada 37 anak yang diyakini masih selamat dari terjangan musibah tsunami, namun hingga kini keberadaannya belum jelas," katanya.

Menurutnya, pasca tsunami banyak informasi menyatakan bahwa anak-anak mereka pernah dilihat oleh kerabat dan masyarakat yang mengenalnya. Bahkan mereka percaya anak-anak itu selamat dan masih hidup.

Namun sayangnya, LBH Anak Aceh tak bisa berbuat banyak, karena keterbatasan wilayah kerja maupun wilayah yurisdiksi yang melibatkan lintas negara. Sudah menjadi rahasia umum, anak-anak Aceh pascatsunami dibawa secara massal ke luar dari daerah Aceh, baik oleh relawan ataupun oleh sanak famili yang mengenal anak-anak tersebut.

Dan tidak sedikit ada oknum yang dengan berani mengakui kerabat dan keluarga anak-anak korban tsunami tersebut dengan tujuan ingin merawat, tetapi malah mencari keuntungan dengan mengasuh anak tersebut.

"Kami percaya, pada instansi pemerintah juga mempunyai data serupa pasca kejadian tsunami lalu, Dan pemerintah tidak boleh abai menyangkut masalah anak ini," tandasnya.

Rudy menyatakan, kisah Fanisa Rizkia (15) asal Lhokseumawe, berakhir menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia, harus mengingatkan pemerintah dan semua pihak bahwa masih banyak Fanisa lainnya yang saat ini mengalami nasib serupa dan sangat menyedihkan tidak tahu keberadaannya. [ant]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...