Skip to main content

Terkait Gedung Hendak Dijual Menteri Rini Mau Dipakai KPK

Dua lantai yang ada di Kementerian BUMN, sudah diberikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipinjamkan. Lalu kenapa Menteri Rini Soemarno justru mau menjualnya?

Dua lantai yang dipinjamkan ke KPK itu adalah lantai 5 dan lantai 15. Ini untuk menunjang kerja KPK, hingga gedung barunya selesai dibangun. Peminjaman ini juga sudah disepakati oleh Menteri BUMN sebelumnya Dahlan Iskan.

Itu juga dikeluhkan oleh anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy. " Bila sekarang mau dijual, nantinya KPK mau ditaroh di mana?," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, Kamis (18/12/2014).

Komisi antirasuah itu juga sudah melayangkan protesnya. Karena sudah disepakati, dua lantai itu ditempati KPK.

Kebijakan Menteri Rini ini, dipastikan akan menghambat kerja KPK dalam memberantas korupsi. Karena masalah kantor, menjadi hal urgen yang saat ini dibutuhkan oleh KPK.

Abobakar yakin, langkah Menteri Rini ini membuat efektivitas pemberantasan korupsi di era pemerintahan Jokowi-JK, tidak akan berjalan baik karena kebijakan yang tidak berpihak pada KPK.

"Aktifis anti korupsi pasti akan menilai, ini

sebagai bagian dari upaya untuk menghambat kinerja KPK," kata Aboebakar.

Sebelumnya, Menteri Rini Soemarno mengeluhkan perawatan gedung yang sangat mahal. Ada 21 lantai, sementara pegawainya hanya 250 orang.

Banyak pemborosan seperti listrik, AC. Karena, kalau satu dinyalakan maka otomatis semua lantai akan menyala. Walau sebenarnya tidak dibutuhkan.

Kalau sudah dijual, kata Menteri Rini, nanti pihaknya akan menyewa kantor yang lebih kecil. Dimaksudkan untuk efisiensi. [gus/inilah]
Labels:

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...
Read more

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...
Read more

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...
Read more