Skip to main content

Posts

Showing posts from 2014

Partai Demokrat Antisipasi Politik Pecah Belah

Kongres IV Partai Demokrat bakal digelar 2015 mendatang. Partai penguasa selama satu dekade ini kini pun mengantisipasi adanya pecah belah di internal. Wakil Ketua umum DPP Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan pihaknya mengantisipasi potensi gangguan pecah belah internal partai dalam kongres Partai Demokrat. "Kita tidak boleh curiga, tapi menjaga-jaga iya. Tapi kalau berprasangka tidak sama sekali. Kita antisipasi saja," kata Agus di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (29/12/2014). Menurut dia, belajar dari masalah yang mendera Partai Golkar dan PPP, Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan menjadikan pihaknya bersikap antisipatif. "Kita antisipasi jangan sampai ada kongres tandingan. Yang penting kita aman, mengingat dua sahabat partai (PPP dan Partai Golkar) lagi didera masalah," kata Agus. Terkait bursa pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan bakal calon (balon) ke calon harus diusulkan oleh pemegang sua

Efek Libur Akhir Tahun, Hotel di Garut Full Booked

Memasuki liburan akhir tahun, sejumlah hotel di Garut menggelar promo untuk memikat konsumen. Meski harganya dinaikkan, okupansi di sejumlah hotel meningkat hingga full booked. Marketing Communication Kampung Sampireun Elsa Julianti mengatakan, okupansi di Kampung Sampireun per 31 Desember 2014 sudah mencapai 100 persen, dengan pemesanan dilakukan sejak November lalu. Padahal dia mengaku adanya kenaikan tarif kamar. Pada hari biasa, harga per kamar paling rendah Rp 2 juta dan Rp 6,5 juta untuk bungalo. Namun kini untuk kamar dibanderol Rp 6 juta, dan untuk bungalo sebesar Rp 15 juta per dua malam. Kita juga gelar promo dengan ada paket khusus untuk dua malam. Acara untuk malam tahun baru ada pesta kembang api, galadinner, dan hiburan," ujar Elsa, Senin (29/12/2014). Dia menyebutkan, di Kampung Sampireun sendiri tersedia sebanyak 66 kamar, terdiri atas 26 bungalo dan 40 kamar. Senada dikemukakan Front Office Tirta Gangga, Herman. Menurutnya, okupansi kamar di hotel b

Ormas PBNU Minta PKB Dukung Hukuman Mati

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Sirdj meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung hukuman mati terhadap gembong narkoba. "Nanti Fraksi PKB sikapnya harus sama dengan NU soal hukuman mati," katanya, Kamis (25/12/2014). Menurutnya, meski sejumlah kalangan menginginkan hukuman mati dihapus karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM), namun hukuman mati masih dicantumkan di dalam RUU KUHP yang diajukan pemerintah pada 2012 dan saat ini masih dibahas DPR. Menurut Said Aqil, sikap penolakan terhadap hukuman mati dengan alasan HAM adalah bagian dari ekstrem kiri. "Jadi ekstrem kanan atau kiri itu gampang. Yang susah itu jadi yang di tengah, karena harus kuat argumentasinya, harus kuat dalilnya," tukasnya. Karena itu Said Aqil mengatakan hukuman mati tetap harus dipertahankan, terutama untuk pelaku kejahatan yang merusak tatanan kehidupan. "Itu juga saya sampaikan ke Presiden Joko Widodo ketika datang ke PBNU. Kit

Sudah 10 Tahun Tsunami Aceh, 37 Anak Masih Hilang

Setelah 10 tahun musibah tsunami yang memporak-porandakan Aceh, membuat rakyat Aceh kehilangan keluarga serta harta benda miliknya pada 26 Desember 2004 silam. Bahkan LBH Anak Aceh mencatat masih ada 37 anak dinyatakan hilang belum ditemukan hingga kini. Hal tersebut dikatakan oleh Manager Program LBH Anak Aceh, Rudy Bastian. "Dari sejumlah pengaduan orang tua dari tahun 2004 sampai 2012, kami mencatat ada 37 anak yang diyakini masih selamat dari terjangan musibah tsunami, namun hingga kini keberadaannya belum jelas," katanya. Menurutnya, pasca tsunami banyak informasi menyatakan bahwa anak-anak mereka pernah dilihat oleh kerabat dan masyarakat yang mengenalnya. Bahkan mereka percaya anak-anak itu selamat dan masih hidup. Namun sayangnya, LBH Anak Aceh tak bisa berbuat banyak, karena keterbatasan wilayah kerja maupun wilayah yurisdiksi yang melibatkan lintas negara. Sudah menjadi rahasia umum, anak-anak Aceh pascatsunami dibawa secara massal ke luar dari daera

Ormas Muhammadiyah Berperan Besar Membangun Bangsa

Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari peran omas Muhammadiyah yang sudah mengabdi jauh sebelum kemerdekaan dikumandangkan. Hal ini disampaikan Rektor terpilih Universitas Muhammadiyah Jakarta, Syaiful Bakhri dalam diskusi bertajuk "Pemuda Daerah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" yang dilangsungkan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta hari ini (25/12). "Amal usaha Muhammadiyah yang meliputi kesehatan, pendidikan dan bakti sosial adalah yang paling besar di dunia. Pada perjalanan setelah merdeka, kegiatan mengisi republik itu tidak sedehana, NU dan Muhammadiyah bersatu untuk menyusun konstitusi kita," ujarnya. Selanjutnya di masa kini, sambung Syaiful, anak muda Indonesia harus bisa bersaing dalam menghadapi persaingan dengan dunia luar yang kian masif. "Sekarang banyak produk dari Tiongkok yang masuk dengan harga murah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa bersaing? Ketergantungan kita atas mere

Kata Muhaimin Iskandar: Gus Dur Adalah Kita

google image Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  memperingati lima tahun wafatnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Peringatan Haul ke-5 itu digelar di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, malam ini, (Kamis, 25/12). "Gus Dur merupakan pemimpin yang punya banyak dimensi. Semua lapisan pernah merasakan sentuhan Gus Dur," kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar saat memberikan kata sambutan. Cak Imin, begitu dia disapa, menegaskan pihaknya akan terus mengusung dan mendorong semangat dan cita-cita perjuangan Gus Dur. Tidak ada rasa khawatir bagi PKB untuk melanjutkan perjuangan mantan Presiden RI yang juga pendiri PKB itu. "Tidak akan pernah ada Gus Dur kecuali dengan PKB karena Gus Dur adalah kita," imbuhnya. Haul ke-5 Gus Dur juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siraj.  Tiga menteri asal PKB di dalam Kabinet Kerja juga turut hadir. Yakni Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Terting

Rakyat Miskin Jakarta Makin Susah

Efek dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memang begitu terasa. Daya beli rakyat menurun karena harga barang pokok juga ikut naik. Belum lagi melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Lengkap sudah penderitaan rakyat kecil. Khusus di jakarta, ongkos moda transportasi TransJakarta dikabarkan akan naik 300% di awal tahun 2015 yang sebentar lagi.  Ini juga sebagai pukulan telak terhadap rakyat miskin. Ditambah pelarang sepeda motor di larang melewati kawasan jalan tertentu. Selain itu, akhir tahun 2014 biasanya daerah Jakarta juga akan mengalami banjir. Efek kepada terhentinya lanjut perputaran ekonomi sudah pasti terjadi. Pemerintah yang katanya mau selesaikan banjir hanya cuma janji saja, terbukti banyak kinerjanya yang hancur. Atas segala macam problema yang terjadi diharapkan rakyat bisa mengambil pelajaran yang berharga untuk kedepan. Adapaun pelajaran penting adalah supaya tidak lagi dengan mudah percaya kepada penipu yang berlagak pahlawan. [

Kata Kejagung: Tak Ada Kinerja Tumpang Tindih

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak akan terjadi tumpang tindih antara kinerja pidana khusus (pidsus) dengan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk Kejagung. Kedua lembaga bentukan Kejagung ini akan bekerja masing-masing dalam menangani kasus korupsi. "Tidak ada yang tumpang tindih di Kejaksaan Agung. Kejagung itu satu," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jamipidsus) Widyo Pramono, di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2014). Widyo menegaskan, pembentukan Satgasus justru semakin memperkuat kinerja Pidsus. Ia menegaskan, tanggung jawab dari kasus-kasus yang ditangani Satgasus tetap berada di tangan Jampidsus. "Jajaran pidsus untuk menangani perkara-perkara khusus yang menjadi perhatian masyarakat," ujar Widyo. Diketahui, Kejaksaan Agung membentuk tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Tindak Pidana Korupsi untuk memperkuat Kejagung dalam menangani kasus korupsi besar, khususnya penuntasan seju

Hebat, BMW Ciptakan Mobil yang Bisa Cari Parkir Sendiri

Raksasa otomotif Jerman, BMW, menawarkan mobil dengan fitur yang dapat mencari ruang parkir kosong dan memarkir sendiri. Seperti apa? Dinamakan Remote Valet Parking Assistant, sistem ini dirancang untuk kendaraan yang berbasis pada mobil listrik BMW i3. Mengutip Autocar , BMW i3 siap dipamerkan di ajang tahunan CES 2015 yang digelar di Las Vegas, AS, awal Januari nanti. Teknologi Remote Valet Parking Assistant ini dapat membuat mobil dengan sendirinya mencari posisi parkir melalui perintah lisan sederhana. Pengemudi hanya perlu menekan satu tombol yang tersedia pada kabin, dan mobil pun akan melakukan aksi parkir sendiri. Terdapat sebuah radar di bagian bumper depan BMW i3 yang akan memindai dan mendeteksi apakah memungkinkan kendaraan diparkir pada suatu tempat atau tidak. Sistem akan menyampaikannya ke pengemudi, untuk kemudian memilih memberhentikan atau melanjutkan. Dalam kombinasi modifikasi terbaru, BMW i3 menggunakan teknologi pemetaan digital yang tepat

Terkait Gedung Hendak Dijual Menteri Rini Mau Dipakai KPK

Dua lantai yang ada di Kementerian BUMN, sudah diberikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipinjamkan. Lalu kenapa Menteri Rini Soemarno justru mau menjualnya? Dua lantai yang dipinjamkan ke KPK itu adalah lantai 5 dan lantai 15. Ini untuk menunjang kerja KPK, hingga gedung barunya selesai dibangun. Peminjaman ini juga sudah disepakati oleh Menteri BUMN sebelumnya Dahlan Iskan. Itu juga dikeluhkan oleh anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy. " Bila sekarang mau dijual, nantinya KPK mau ditaroh di mana?," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, Kamis (18/12/2014). Komisi antirasuah itu juga sudah melayangkan protesnya. Karena sudah disepakati, dua lantai itu ditempati KPK. Kebijakan Menteri Rini ini, dipastikan akan menghambat kerja KPK dalam memberantas korupsi. Karena masalah kantor, menjadi hal urgen yang saat ini dibutuhkan oleh KPK. Abobakar yakin, langkah Menteri Rini ini membuat efektivitas pemberantasan korupsi di era pemerintahan Jokowi-JK, tid

Akibat Krisis Moneter, Apple Hentikan Penjualan di Rusia

Apple dilaporkan menghentikan penjualan iPhone secara online di Rusia. Apa alasannya? Mengutip Phonearena , penyebab hal ini adalah dari nilai tukar mata uang Rusia, Rubel, yang terus merosot akibat krisis finansial di negara tersebut. Beberapa hari lalu, nilai tukar Rubel atas mata uang asing jeblok 20 persen, padahal Bank Sentral Rusia telah berusaha mengintervensi. Secara total, selama tahun 2014, nilai tukar Ruble telah turun sebanyak 60 persen. Penurunan nilai tukar mata uang tersebut membuat perusahaan asing seperti Apple perlu menaikkan harga jualnya agar tak merugi. Contohnya bulan lalu Apple telah menaikkan harga iPhone 6 di Rusia sekitar 25 persen. Dengan nilai tukar yang terus menurun secara drastis, Apple juga harus mengkoreksi harga jual di toko online -nya, agar tidak merugi. Namun ternyata ketimbang terus menaikkan harga, perusahaan asal Cupertino itu memilih untuk berhenti untuk berjualan di Rusia. [ikh/inilah]

Sebuah Bukti Toleransi bukan Berarti Pakai Atribut Natal

Selama ini terjadi pemutarbalikan opini setiap kali jelang Natal. Umat muslim yang menolak mengenakan atribut hari raya umat Kristiani tersebut dianggap tidak toleran. Padahal, makna toleransi yang benar adalah saling menghormati dan bekerjasama walau kita berbeda secara keyakinan. "Toleransi itu adalah, kita menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan selama tindakan itu tidak menyimpang dari aturan baik hukum maupun agama," jelas anggota DPD RI, Fahira Idris (Rabu, 17/12). Jadi bukan memaksakan atribut atau ritual sebuah agama dipakai atau dirayakan umat agama lain," tegasnya. Setiap menjelang 25 Desember, umumnya pusat perbelanjaan, gerai-gerai, hotel hingga restoran dihiasi berbagai hiasan Natal. Sebagian besar malah mewajibkan semua karyawan untuk mengenakan atribut, salah satunya topi santa. Bagi banyak karyawan muslim, khususnya karyawan muslimah berjilbab, mengenakan atribut Natal ini adalah bentuk intoleransi karena tidak me

Nilai Rupiah Megap-megap, Pemerintah masih Juga Tenang-tenang

Kondisi rupiah masih megap-megap. Namun, pemerintah masih tenang-tenang saja. Pemerintah malah menganggap pelemahan rupiah terhadap dolar AS sebagai peluang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam perdagangan hari ini, kondisi rupiah relatif lebih baik dari kemarin. Dalam data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) yang diumumkan pukul 11 siang, rupiah dipatok di angka Rp 12.720 per dolar AS. Reuters memasang di level hampir sama, Rp 12.725 per dolar AS. Dalam data Bank Indonesia, rupiah ditutup di lever Rp 12.784 per dolar AS. Menyikapi kondisi ini, tadi pagi Presiden Jokowi pengumpulkan tim ekonomi di Istana untuk menggelar rapat terbatas. Mulai dari Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Andi Widjajanto juga ikut. Dalam pemaparan awal, Jokowi menyebut pel

Partai Golkar Terancam Tak Ikut Pilkada

Partai Golkar terancam tidak dapat mengikuti ajang pemilihan kepada daerah tahun 2015 mendatang. Terkait, dualisme kepengurusan yang terjadi di tubuh partai beringin. "Sangat mungkin terjadi Golkar tak ikut Pilkada serentak, apalagi ada sinyalemen kepengurusan ganda ditingkat daerah," ujar politisi Golkar Hajriyanto Thorari dalam jumpa pers di restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta, Selasa (16/12). Apalagi, lanjutnya, mulai 2015 penyelenggaraan sebanyak 2014 pilkada dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Hajriyanto menengarai bahwa dualisme kepengurusan Golkar bakal melebar hingga pembentukan Dewan Pimpinan Daerah oleh kedua kubu yang berseteru. "Seandainya diikuti dengan pembentukan DPD tingkat satu dan dua maka masifikasi perpecahan benar-benar terjadi di tubuh Golkar. Dan, akan makin sulit untuk rekonsiliasi," bebernya. Selain itu, Golkar juga bakal kesulitan untuk mendefiniskan posisi politiknya di DPR. Karenanya, sebelum terlambat, dua kub

Ical Tunjuk Yusril Penasehat Hukum Terkait Kisruh Golkar

Jakarta-Penyelesaian konflik Golkar antara kubu aburizal Bakrie (Ical) dengan Agung Laksono akan diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Apabila tak selesai, maka penyelesaian pun akan dibawa ke pengadilan. DPP Golkar kubu Ical pun telah menyiapkan Yusril Ihza Mahendra sebagai penasehat hukumnya. Itu diakui Yusril yang juga pakar hukum tata negara ini saat di temui di Tower Bakrie, Jakarta, Selasa (16/12/2014). "Saya ditunjuk jadi penasehat apa yang diketuai oleh tim (hukum) Aziz Syamsudin," kata Yusril. Dewan Pembina Partai Bulan Bintang ini pun mengaku dirinya tak sendiri dalam bekerja sebagai penasehat hukum. Dan Yusril pun menerangkan kini dirinya sudah memegang surat kuasa dari Ical. "Tadi Pak Aburizal memberikan surat kuasa kepada saya dan pak Rudi Alfonso serta yang lainnya untuk menghadapi gugatan mereka di pengadilan, langkah ini ditempuh berharap persoalan ini bisa diselesaikan lebih cepat," tuturnya. Seperti diketahui Ical telah menyatakan dir

Peran Bank Indonesia Dinilai Salah Arah

Di bawah kepemimpinan Agus Martowardojo, Bank Indonesia semakin terlihat salah arah. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 13 November 2014 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50 persen, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 7,50 persen dan 5,75 persen. Namun, belum sampai seminggu kemudian BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps dan suku bunga lending facility sebesar 50 bps . Menurut Presiden Direktur Center for Banking Crisis, A. Deni Daruri, kebijakan tersebut tidak konsisten dengan upaya untuk mengendalikan inflasi pada 2015, serta menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat karena kenaikan ini sebagai respons terhadap kenaikan harga BBM. Akibatnya, pada tanggal 10 Desember 2014 lalu, buruh melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menaikkan upah minimum karena BI menaikkan tingkat suku bunga. "Kenaikan tingkat suku bunga oleh BI tersebut just

PKS Minta KMP Kaji Ulang Perppu Pilkada Langsung

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih terus mengkaji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada langsung. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengungkapkan, kajian tersebut nantinya akan disampaikan ke Koalisi Merah Putih (KMP). "Dalam tahap pertama untuk penyampaian argumen supaya kita tidak ikut perppu tanpa argumen, harus ada dasarnya. Kalau ikut apa pertimbangannya, apa proyeksi yang muncul ke depan. Juga kalau tidak setuju karena apa. Jadi akan rasional," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/12/2014). Wakil Ketua DPR ini menambahkan, pertemuan KMP dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, bukan kesepakatan bersama. "KMP belum ada rapat. Ada konsultasi dengan Pak SBY, dan konsultasi itu tidak semata-mata perppu, tapi luas lagi. Jika beberapa partai dalam KMP sudah menyatakan persetujuannya, Pak SBY dan Demokratnya, tentang perppu itu, tentu masing-masing parpol boleh melakuk

Diminta Menkumham Harus Cermat Putuskan Konflik Golkar

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly diminta cermat dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan kemelut yang terjadi di internal Partai Golkar. Jangan sampai keputusan dari Yassona membuat konflik partai tersebut tak kunjung selesai. "Menurut saya, Menkumham harus cermat untuk memutuskan mana Golkar yang sah. Sbeaiknya tidak terjebak dalam situasi politik seperti yang pernah diputus soal PPP, walau Menkumham mengatakan tidak memihak salah satu kubu PPP tapi keputusan PTUN beda," kata pengamat politik Universitas Mercubuana Heri Budianto kepada INILAHCOM, Minggu (14/12/2014). Direktur Eksekutif PolcoMM Institute ini mengatakan, Yassona sebaiknya dalam perkara partai berlambang pohon beringin ini agar diselesaikan secara internal. Dimana, kedua kubu diharapkan islah dan mengatakan tidak akan memutuskan sepanjang islah belum dilakukan. "Jadi sebaiknya rekomendasikan penyelesaiannya internal terlebih dahulu," ujarnya.[ris/inilah]

Dolar AS Semakin Perkasa, Rupiah Seamkin Tak Berkutik

Dalam sepekan terakhir, nilai tukar rupiah tak kuasa menahan dominasi dolar AS akibat perbaikan perekonomian negara adidaya itu. Seperti apa? Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) yang dilansir Bank Indonesia (BI), dalam sepekan terakhir, nilai tukar rupiah melemah 136 poin (1,1%) ke posisi 12.432 per Jumat, 12 Desember 2014 dibandingkan akhir pekan sebelumnya 5 Desember di angka 12.296. Reza Priyambada, kepala riset Woori Korindo Securities Indonesia (WKSI) mengatakan, masih berlanjutnya pelemahan yen Jepang dan terapresiasinya dolar AS membuat laju rupiah di awal pekan kembali tertahan dan berbalik melemah. “Kekhawatiran kami kembali terjadi di mana laju rupiah melewati batas support psikologis 12.300 per dolar AS yang sebelumnya kami berharap tidak terlewati,” katanya kepada INILAHCOM di Jakarta, Minggu (14/12/2014). Selain dari kondisi tersebut, lanjut dia, penilaian Bank Dunia soal perekonomian Indonesia membawa dampak buruk

Yuk, Mengenal Senjata Laser Pemusnah Drone Militer

Ingin tahu senjata apa yang digunakan oleh militer AS untuk menjatuhkan drone militer milik musuh? Simak beritanya di bawah. BoingBoing melansir, Laser Weapon System (LaWS) adalah sebuah senjata laser pertahanan yang dibuat oleh United States Office of Naval Research untuk digunakan oleh pihak militer di Teluk Persia, seperti dikutip Inilah. Senjata ini digunakan melalui sebuah controller mirip konsol game. Senjata ini juga diproyeksikan untuk bia menjatukan drone militer milik musuh. Simak video-videonya di bawah:

Kata Masinton: Kekuasaan Cenderung Korup

Adagium Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung korup masih berlaku, dan karenanya gerakan mahasiswa harus tetap berdiri bersama rakyat. Mahasiswa harus menjadi kekuatan penyeimbang dan karenanya jangan sampai terlena pada kekuasaan. Gerakan mahasiswa bukan partisan, tapi berpihak pada rakyat. Melawan sistem yang membuat rakyat menjadi miskin. Demikian disampaikan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, saat berbicara pada Dies Natalis Ikatan Mahasiswa Ilmu Politik (Imadip) Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Sabtu pagi (13/12). Mahasiswa harus jadi penyeimbang, jangan terlena. Karena kekuasaan cenderung menindas dan korup. Mahasiswa harus tetap bersama rakyat,” kata Masinton. Pemerintah tetap perlu dikritik,” sambungnya. Menurut Masinton, mahasiswa perlu mengapresiasi kebijakan pemerintah yang baik. Tetapi, bila ada kebijakan yang tidak baik, mahasiswa perlu tetap mengingatkan dan mengkritik. Selain Masinton, pembicara lain dalam diskusi mengenai reflek

Ini Kata Kubu Hary Tanoe Terkait Sambut Putusan BANI

Jakarta - Pihak Hary Tanoesoedibdjo, melalui PT Berkah, menyambut baik keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang membenarkan bahwa kepemilikan saham mayoritas atas PT TPI adalah PT Berkah. Terkait putusan itu, pihak Hary Tanoe melalui kuasa hukumnya Andi F Simangunsong mengatakan, putusan BANI sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak yang diatur dalam investment agreement, bahwa apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan di BANI. Kata Andi, BANI telah menyatakan bahwa PT. Berkah selaku investor, beritikad baik telah melaksanakan investment agreement. Tapi kubu Siti Hardianti Rukmana atau Tutut dkk, tidak mematuhi investment agreement. "PT. Berkah berhak atas 75% saham di TPI. Dengan demikian maka konsekuensi hukumnya pengalihan 75% saham dari PT Berkah ke PT. MNC Tbk adalah sah secara hukum," kata Andi, Sabtu (13/12/2014). Lanjut dia, putusan BANI juga menghukum Tutut dkk untuk mengembalikan kelebihan pembayaran, berikut

Ahok Heran Kenapa PLN Izinkan Listrik Masuk Pemukiman Liar

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah salah satu dari bagian pemerintah yang mengambil untung dari keberadaan pemukiman liar di pinggir sungai ibukota. "PLN katanya kurang daya tapi kenapa listrik dikasih ke orang-orang yang tinggal di pinggir sungai," ujar Basuki  acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tingkat DKI Jakarta, di Lapangan Monas, Sabtu (13/12). Kata pria yang akrab disapa Ahok itu, selalu saja ada oknum PLN yang bisa disuap oleh mafia tanah. Bahkan, mafia tanah mampu membayar biaya listrik di pinggir sungai setara dengan perumahan menengah ke atas. "Dikasi duit Rp 50 Juta supaya pindah, tapi Rp 5 Juta dikasi ke oknum-oknum (pemerintahan) yang bermain. Sisa Rp 45 Juta, Rp 10 Juta buat biaya kembali (membuat tempat tinggal) ke sungai. Rp 5 Juta buat pasang listrik. Ungkapnya. Tak hanya oknum PLN nakal yang ditemukan dalam kasus pemukiman liar di pinggir sungai, warga y

Politikus Golkar Aziz Syamsuddin: Kejaksaan Agung Harus Bebaskan Yance

Kejaksaan Agung harus melepas tuntutan hukum terhadap mantan Bupati Indramayu, Irianto MS Syaifuddin. Sebab keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengeluarkan putusan bebas kepada dua terdakwa harus menjadi pertimbangan jaksa untuk melepas tuduhan terhadap Yance. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Aziz Syamsudin. Aziz pun menilai penahanan Yance cacat dan tidak berdasar. "Jaksa Agung harus membebaskan Yance," kata Aziz beberapa saat lalu (Sabtu, 13/12). Aziz menjelaskan MA telah mengeluarkan putusan onslag atas kasasi yang diajukan terdakwa Dady Haryadi dan M. Ichwan dalam kasus korupsi pembebasan lahan proyek PLTU di wilayah Sumur Adem Jawa Barat 2004. Keputusan itu berdasarkan putusan kasasi Nomor 1448 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 April 2012 dan Putusan Kasasi No: 1449 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 April 2012. "Bagaimana mungkin kepala dinas bebas, Yance dihukum," katanya. Ia melanjutkan, secara logika hukum jika Dady yang sebelumnya me

Menteri BUMN Tuntut Dirut Garuda Agar Hemat Biaya

Jakarta - Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Airlines (GIAA) Arif Wibowo mengatakan Menteri BUMN Rini Soemarno menuntut Garuda melakukan penghematan biaya. Itu agar menguntungkan GIAA. "Yang paling penting juga kami harus sadar bahwa meski 1 dolar pun harus kami hitung seberapa besar value aded buat perusahaan," jelas Arif Wibowo di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (12/12/2014). Arif lantas mengaku mendapatkan arahan Menteri BUMN terkait tanggung jawab membawa BUMN Aviasi berkelas international Garuda menjadi lebih baik di masa depan. "Kami diberikan breafing sama ibu menteri perihal bagaimana kita diberikan tanggung jawab untuk membawa Garuda ini ke depan menjadi lebih baik. Itu pesan dari Menteri BUMN," ujar dia Ia juga menuturkan yang terpenting membangun Garuda sebagai grup holding company yang berdaya saing dengan maskapai penerbangan lain. "Kami akan sangat concern kepada penguatan cost structure kita itu harus punya level seminimum mungkin, seh

Perusahaan Google Akan Bayar Pajak Lebih Tinggi di Inggris

London - Pemerintah Inggris menyatakan akan memaksa perusahaan-perusahaan multinasional seperti Google untuk membayar pajak lebih banyak. Rancangan undang-undang bagi apa yang disebut Google Tax itu merinci pajak 25 persen terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang cenderung memindahkan laba yang diperoleh di Inggris ke tempat-tempat yang memberi keringanan pajak, demikian laporan VOA. Direktur pengelola perusahaan konsultan pajak Taxand UK, Jonathan Hornby, mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa pajak baru itu mungkin melanggar perjanjian pajak yang ada. Secara khusus ia menyebut perjanjian-perjanjian yang bertujuan untuk melindungi perusahaan multinasional dari pengenaan pajak terhadap laba yang sama yang diraih di lebih dari satu negara. Hanya perusahaan berpenghasilan di atas 15,5 juta dolar AS yang akan terpengaruh oleh undang-undang yang diusulkan tersebut. [ikh/inilah]

Partai Gerindra jadi Parpol Paling Transparan di 2014

Jakarta - Partai Gerindra mendapatkan penghargaan sebagai parpol yang dinilai memiliki komitmen menjalankan keterbukaan publik tahun 2014. Penghargaan ini diberikan Komisi Informasi Publik (KIP) terhadap badan-badan publik yang dianggap memiliki komitmen keterbukaan publik di tahun 2014. Menyikapi hal ini Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyambut positif pemberian penghargaan ini. "Bagi Gerindra, keterbukaan publik adalah komitmen Partai Gerindra sejak awal didirikannya. Kami sangat berbangga dan berterima kasih atas penghargaan ini yang pasti akan memacu semangat Partai Gerindra untuk terus menjadi Partai yang terbuka," Kata Hashim di Jakarta, Jumat (12/12/2014). Menurutnya, Partai Gerindra juga pernah mendapatkan penghargaan dari Transparansi Internasional Indoensia (TII) sebagai partai yang memiliki indeks transparansi pendanaan yang tertinggi di tahun 2013 "Cita-cita menjadikan Indonesia Negara yang bermartabat, maju dan modern mem

PAN Minta Pelajaran Bahasa Daerah Dihapus

Jakarta - Bahasa daerah diminta untuk dihapus dari mata pelajaran sekolah. Sebab, sudah seharusnya para siswa mendapat pendidikan secara global. Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN, Teguh Juwarno, dalam sebuah diskusi Populi Center bertajuk "Mencari Kurikulum yang Maksimum" di Jakarta, Sabtu (13/12/2014). "Bahasa daerah itu dihapuskan saja. Karena pendidikan kita sudah seharusnya global," kata Teguh. Para siswa, kata Teguh, sebaiknya disuguhi pelajaran bahasa Inggris ketimbang bahasa daerah yang bersifat lokal. "Seharusnya anak-anak kita lebih fokus belajar bahasa Inggris. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju, kita tidak usah berpikir ke masa lalu," tandasnya. [fad/inilah]

Sejumlah Serikat Guru Dukung Kurikulum 2013 Dihentikan

Jakarta - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendukung langkah Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud) yang menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013. "FSGI dari awal sudah menolak Kurikulum 2013, bahkan sejak Kurikulum 2013 disiapkan," kata Sekjen FSGI, Retno Listyarti, dalam diskusi Populi Center bertajuk 'Mencari Kurikulum yang Maksimum' di Jakarta, Sabtu (13/12/2014). Retno menilai, kurikulum ibarat sebuah mobil, dan guru adalah sopirnya. Untuk itu, guru yang semestinya mendapat pelatihan yang lebih efektif. "Kalau sopirnya tidak bisa mengemudi maka mobilnya akan nabrak-nabrak. Kalau kurikulum 2013 diterapkan, siswa yang jadi korban," jelasnya. [fad/inilah]

Menteri Anies: Kurikulum Bukan Faktor Penentu Pendidikan

Jakarta - Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikbud) Anies Baswedan menilai kurikulum bukanlah satu-satunya penentu kualitas pendidikan. "Jangan berpandangan kurikulum satu-satunya faktor menentukan kualitas pendidikan. Jangan kurikulum jadi determinan," kata Anies dalam diskusi Populi Center bertajuk 'Mencari Kurikulum yang Maksimum' di Jakarta, Sabtu (13/12/2014). Anies pun menceritakan bahwa guru sangat terbebani dalam menjalankan kurikulum 2013. Kunci pendidikan lanjut Anies, terletak pada kualitas guru. "Kekuatannya di guru dan kepala sekolah. Kalau guru dikuatkan, pasti bisa menjalankan kurikulum," ujarnya. Seperti diketahui, Anies menghentikan kurikulum 2013. Menurut dia kurikulum 2013 masih perlu perbaikan diberbagai aspek. [fad/inilah]

Menteri Anies: Tak Ada Kerugian Kurikulum 2013 Dihentikan

Jakarta - Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikbud) Anies Baswedan memastikan tidak ada kerugian dengan dihentikannya pelaksanaan kurikulum 2013. Anies mengatakan tidak ada pihak termasuk sekolah yang dirugikan atas kebijakan tersebut. "Tidak ada kerugian. Pasti akan kita sosialisasikan," kata Anies, dalam diskusi Populi Center bertajuk "Mencari Kurikulum yang Maksimum" di Jakarta, Sabtu (13/12/2014). Adapun buku pelajaran yang telah dicetak, kata Anies, tetap akan didistribusikan ke setiap sekolah. Namun, buku tersebut hanya sebagai referensi. "Buku-buku semua yang sudah dicetak, tetap didistribusikan ke sekolah-sekolah. Buku-buku itu dimanfaatkan sebagai referensi di perpustakaan," jelas Anies. Sebelumnya, Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat diterbitkannya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan Anies Baswedan yang menghentikan kurikulum 2013. Presid