Rieke Tagih Janji Jokowi saat Pilpres soal Kesejahteraan Pekerja

Tim pemenangan calon Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rieke Diah Pitaloka, menagih janji Presiden Jokowi soal piagam Perjuangan Marsinah. Ketua penggalangan buruh dalam dan luar negeri itu mengingatkan Jokowi memiliki janji yang ditandatangani di atas materai dalam kampanyenya dulu.

Program Trilayak yang tertuang dalam piagam Perjuangan Marsinah tersebut mencakup kerja layak, upah layak, dan hidup layak. “Kami mengingatkan Presiden Jokowi untuk memenuhi janji politik pada saat pilpres kepada rakyat pekerja,” kata politikus PDIP tersebut kepada Republika, Selasa (1/9).

Janji Jokowi yang tertuang dalam piagam Perjuangan Marsinah tersebut ditandatangani oleh mantan gubernur DKI Jakarta tersebut tanggal 5 Juli 2014. Rieke menegaskan mendukung aksi dan tuntutan buruh yang turun ke jalan hari ini. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengingatkan Presiden Jokowi pada janjinya yang akan memerjuangkan buruh dan pekerja Indonesia.

Dalam piagam Perjuangan Marsinah juga disebutkan Jokowi berjanji akan berjuang untuk melahirkan Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah, UU tentang Sistem Pengawasan dan Komite Pengawas Kerja, UU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU tentang Perlindungan Pekerja Media Massa, revisi atas UU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan revisi atas UU Ketenagakerjaan. “Saya mendukung semua tuntutan buruh dan pekerja hari ini,” kata Rieke menegaskan.

Ribuan buruh diprediksi akan memadati DKI Jakarta hari ini. Mereka menggelar aksi serentak di depan istana untuk menagih janji Presiden Jokowi dan memerbaiki masalah ekonomi di Indonesia.

Editor: Wira
Sumber: Republika

Comments

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog