maidanycom

Tokoh Tionghoa yang anggota gerakan #LawanAhok, Lieus Sungkharisma mempertanyakan alasan mengapa Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak malu dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Masa Tentara nggak malu sih Ahok ngomong 'tinggal panggil tentara,'" ujarnya dalam diskusi gerakan #lawanAhok di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 43 Jakarta Selatan, Sabtu (5/9). Sebagaimana diketahui, bentrok antara warga Kampung Pulo dan petugas terjadi saat penggusuran warga pada tanggal 20 Agustus 2015 kemarin.  Warga menyerang petugas dengan melempar sejumlah benda tumpul seperti kaca, botol, batu hingga kembang api. Selain itu, warga dan aktivis juga mengecam kehadiran TNI saat penggusuran berlangsung. ‎500 aparat kepolisian dibantu oleh tentara mengamankan proses penggusuran saat itu. Kericuhan pun memanas saat warga membakar alat berat milik pemerintah. Ahok pun tak tinggal diam‎, ia mengancam akan mengirimkan pasukan dalam jumlah banyak untuk memu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut merayu Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bergabung ke dalam pemerintahan. "PDIP sangat menyambut hangat PAN bergabung setelah berkali-kali Bu Mega menggoda terus dan akhirnya tergoda. Pas Hari Konstitusi di DPR, Bu Mega juga masih terus menggoda pak Zulkifli Hasan untuk bergabung," ujar Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu dalam diskusi politik di Jakarta, Sabtu (5/9/2015). Bergabungnya PAN dalam pemerintahan merupakan bentuk dukungan terhadap bangsa menghadapi situasi ekonomi tanah air yang semakin terguncang. Ia berharap status PAN yang saat ini menjadi bagian pemerintahan dapat didukung oleh partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). "Dasar pertimbangan PDIP itu azas gotong royong karena bangsa tidak bisa dibangun sendiri dan perlu membangun kepercayaan publik dalam dan luar negeri. KIH dan KMP itu hanya tinggal nama saja," ucapnya. Sep

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok). foto: metrotvnews Ada kejahatan tersembunyi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan para investor dan pengusaha properti Indonesia di Kampung Pulo. Begitu dugaan aktivis Ratna Sarumpaet dalam acara gerakan #lawanAhok di Markas Pergerakan Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 43 Jakarta Selatan, Sabtu (5/9). "Di kampung Pulo kejahatan Ahok dengan investor," ujarnya. Ratna tak menyebut kejahatan tersembunyi macam apa yang tengah disusun Ahok di Kampung Pulo. Namun dia ingatkan warga Jakarta bahwa Ahok sangat tertarik pada bisnis. Dia juga memiliki ikatan kuat dengan raja properti Agung Podomoro Group (APG). "Dia memang orang Podomoro, dia penasehat dan dibayar oleh Podomoro saat jaman Sutiyoso (mantan Gubernur DKI Jakarta). Makanya harus dicurigai. Ketertarikannya sangat bisnis sangat kuat," katanya. Ratna membantah tudingannya tersebut sebagai bentuk provokasi kepada masyarakat. Ia me

Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (RUU KKR) berpotensi merugikan para Kyai, Ormas-ormas Islam dan TNI. ‎RUU yang sudah masuk prolegnas ini juga akan membuat terjadinya gejolak sosial di masyarakat. Direktur Eksekutif Pusat Analis Dan Kajian Publik (Pustaka Institute), Rahmat Sholeh yang mengatakan itu dalam surat elektronik yang dikirim ke redaksi, Sabtu (5/9). Dia menduga, semangat RUU KKR ini adalah metamorfosis dari wacana permohonan maaf presiden atas nama negara kepada korban PKI. ‎"Meskipun RUU KKR pernah ditolak DPR RI, lalu kini oleh pemerintahan Jokowi diajukan kembali ke DPR RI dengan sedikit modifikasi, sehingga masuk dalam daftar Prolegnas DPR RI tahun 2015," terang Rahmat.‎ Dia tekankan, pembahasan ataupun pengesahan RUU ini nantinya bakal menimbulkan sederet implikasi hukum, sosial maupun politik yang tidak bisa dihindari. Utamanya, status hukum PKI menjadi di pihak yang benar.‎ "Ini berarti bahwa semua pihak yang terlib

    Setelah dua jam lebih menggelar pertemuan tertutup, akhirnya alasan pertemuan seluruh elit koalisi merah putih (KMP) diungkap. Presiden PKS Sohibul Imam mengaku pertemuan ini hanya sekedar perkenalan pengurus PKS yang baru ke petinggi KMP. "Pertemuan kami yang baru saja selesai dilangsungkan ini, adalah silaturahim antara pengurus atau dewan pimpinan pusat PKS yang baru dengan rekan-rekan, sahabat dari koalisi partai KMP," kata Sohibul Imam di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2015). Dia menegaskan, pertemuan tersebut bukan membahas soal keputusan PAN yang memilih bergabung dengan pemerintahan. Pertemuan ini pun sudah direncakan jauh-jauh hari. "Senin kemarin kirim undangan kepada seluruh pimpinan KMP. Sehingga pertemuan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan sikap yang diambil PAN kemarin," ungkapnya. Diketahui, dalam pertemuan tersebut hadir para petinggi partai politik di KMP, seperti Ke

Presiden Partai Keadilan Sejehtera (PKS), Muhammad Sohibul Iman, menilai pemerintah sering terlalu menyederhanakan masalah lesunya ekonomi nasional. Padahal, salah satu dampaknya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Sohibul Iman mengatakan hal ini di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta (Selasa, 1/9). Sohibul juga menilai kebijakan pemerintah yang menghapus syarat bisa berbahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing sebagai langkah keliru. "Di tengah-tengah ekonomi seperti ini, tanpa buruh asing masuk pun, itu kita sudah pasti kita kekuranagan lapangan kerja. Nah, sekarang ditambah masuknya tenaga kerja asing tentu akan menambah persoalaan lain di lapangan," ungkapnya. Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang malah menambah masalah ini akibat pemerintah yang senang menggampangkan krisis. "Itu menurut saya hal-hal yang terlalu menyederhanakan persoalan. Ini cukup serius di lapangan," tambah Sohibul. Karena itu, ia mengimbau pemerintah mengutamakan kepent

Tim pemenangan calon Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rieke Diah Pitaloka, menagih janji Presiden Jokowi soal piagam Perjuangan Marsinah. Ketua penggalangan buruh dalam dan luar negeri itu mengingatkan Jokowi memiliki janji yang ditandatangani di atas materai dalam kampanyenya dulu. Program Trilayak yang tertuang dalam piagam Perjuangan Marsinah tersebut mencakup kerja layak, upah layak, dan hidup layak. “Kami mengingatkan Presiden Jokowi untuk memenuhi janji politik pada saat pilpres kepada rakyat pekerja,” kata politikus PDIP tersebut kepada Republika, Selasa (1/9). Janji Jokowi yang tertuang dalam piagam Perjuangan Marsinah tersebut ditandatangani oleh mantan gubernur DKI Jakarta tersebut tanggal 5 Juli 2014. Rieke menegaskan mendukung aksi dan tuntutan buruh yang turun ke jalan hari ini. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengingatkan Presiden Jokowi pada janjinya yang akan memerjuangkan buruh dan pekerja Indonesia. Dalam piagam Perjuangan Marsinah juga disebutkan Jokowi