Skip to main content

Sarapan Mie Aceh Enak Tiada Duanya

Kegiatan sarapan adalah aktivitas banyak orang yang sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Berbagai menu sarapan dijual oleh para pedagang, baik kuliner khas nusantar sampai dengan yang berbau westren. Masalah pilihan dikembalikan kepada siapa yang mau sarapan.


Mie merupakan salah satu pilihan menu. Ya, mulai dari mie balap, mie hun, mie gomak dan mie lain - lain. Dari sekian banyak mie yang di jual, manakan yang enak dilidah? Tentu setiap orang beda - beda jawabannya. Dan masing - masing punya selera yang tidak bisa dipaksakan, ada yang suka pedas, setengah pedas dan manis.

Maka dari itu, pengalaman para penjual sarapan yang bisa membedakannya. Artinya mereka paham, tipe orang pencari sarapan. Dengan begitu mereka akan menemukan segmen yang bagaimana hendak di target.

Menurut versi kami, ada lokasi sarapan mie yang enaknya tiada duanya. Namanya mie balap Abu Fahri yang terletak di jalan Kapten Sihombing dekat lapangan bola Ladon. 

Ada 3 jenis mie yang dijual disini, mulai dari mie aceh, mie hun dan mie tiaw. satu yang banyak pelanggan menyukainya adalah mie aceh. Rasanya yang legit membuat lidah enak mengunyahnya.

Harganya pun sangatlah terjangkau, yaitu seporsi hanya Rp 5000 saja. Sebanding dengan mie enak di Medan lainnya. 

Anda penasaran? Silahkan datang kemari.   

Anda bisa juga sarapan dimsum Medan Tembung yang enak dan lezat. 

Comments

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...