Skip to main content

Pelemahan Rupiah Pukulan Luar Biasa bagi Industri, Jangan Anggap Enteng


Pemerintah tidak boleh mengangggap enteng tren pelemahan rupiah terhadap dollar yang akan terus berlanjut, bahkan bisa mencapai di atas Rp 14.000 per US dollar.

Sebab, ancaman PHK sudah di depan mata karena pabrik-pabrik tidak mampu lagi berproduksi mulai sangat terasa, mengingat hampir lebih 75 persen bahan baku industri domestik Indonesia tergantung dengan Impor.

"Pelemahan rupiah menyebabkan pukulan luar biasa bagi industri dalam negeri, bahkan untuk mendorong ekspor pun sulit," jelas pengamat kebijakan publik, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam keterangan persnya (Senin, 24/8).

Menurutnya, pelemahan rupiah sebenarnya bisa menjadi kesempatan baik untuk ekspansi ekspor. Tapi, produk-produk yang diekspor pun tergantung impor. "Jadi kita impor bahan baku. Belum lagi harga komoditas seperti CPO justru mengalami penurunan drastis," ucap pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini.

Di sisi lain aturan pelarangan impor mineral mentah juga menjadi hambatan ekspansi ekspor. Selain itu kebijakan substitusi impor tidak pernah dimulai oleh pemerintah untuk menghindari terulang kondisi pelemahan rupiah seperti saat ini yang berdampak pada industri dalam negeri.

"Jadi, bila ada anggota kabinet atau Presiden yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini baik-baik saja dan sudah di track yang benar, saya kira keliru," tegasnya.

Makanya, otoritas fiskal yakni pemerintah harus segera mendesain kebijakan jangka panjang berkaitan dengan ketergantungan Indonesia terhadap impor, substitusi impor melalui penguatan sektor pertanian.

"Industri lokal yang berbasis bahan baku lokal harus dimulai untuk kepentingan jangka panjang. Nah sementara ini dalam jangka pendek harapan kita hanya bisa kita tumpukan kepada otoritas moneter untuk mengendalikan pelemahan rupiah yang terus berlanjut, juga berharap pada faktor eksternal seperti devaluasi yuan dan suku bunga The Fed," demikian Dahnil Anzar Simanjuntak. [asr/rmol]

Comments

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi