Jika Saham Bank DKI Dijual, Pemprov Diminta Belajar dari Ancol

Alasan untuk menjadikan kinerja Direksi Bank DKI menjadi lebih baik, bukan dengan cara menjual sahamnya ke pihak asing.

"Saya rasa bukan solusi tepat," kata Senator dari Jakarta, Dailami Firdaus seperti dikutip dari RMOLJakarta, Jumat (15/5).

Menurut dia, penjualan aset ke swasta atau asing tidak menjamin sebuah kinerja BUMD lebih baik. Langkah ini justru memperlihatkan seolah-olah SDM asli Indonesia tidak memiliki kemampuan,

"Mari kita lihat dan belajar dari Ancol, bagaimana pengelolaan Ancol dan apa dampak dari pelepasan saham ke swasta. Malah lebih banyak keluhan akan biaya tarif masuk, belum lagi penguasaan terhadap investor begitu kuat," ulas dia, menegaskan.

Padahal, Pemprov DKI Jakarta sebagai pemilik saham mayoritas, tapi tidak bisa membuat kebijakan yang kuat dan harus kalah dengan kebijakan investor.

"Kita tidak mau hal ini terjadi terhadap Bank DKI Jakarta. Bila setiap permasalahan selalu dilihat bahwa sumber masalahnya adalah SDM Indonesia yang kurang Mumpuni, maka secara perlahan tidak menutup kemungkinan jabatan-jabatan yang strategis akan dikuasai asing atau swasta juga," jelas dia. [rmol]

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa

maidanycom

Search This Blog